AHY: Partai Demokrat dan MUI Tegas Menolak RUU HIP

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertamu menyatakan bahwa Panca sila sudah final. Untuk itu AHY mengingatkan tidak ingin ada upaya pihak tertentu yang ingin membenturkan Pancasila dan islam.

Halini dikatakan AHYsaat berkunjung ke Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada Selasa, 15 Juli 2020. Dalam kunjungan itu, AHY dan MUI sempat membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).  “Alhamdulillah Partai Demokrat dan MUI tegas menolak RUU tersebut ,” kata AHY  seperti dilansir laman tempo.co

Ditambahkan oleh AHY, RUU tersebut adalah sebuah kemunduran sejarah, yang dapat menimbulkan masalah baru. AHY tidak ingin ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang bisa memecah belah kebersamaan bangsa Indonesia, serta membenturkan Pancasila dengan Islam. “Karena kita mempunyai tujuan besar bersama di mana Pancasila final dan NKRI harga mati,” katanya.

Dalampertemuian tersebut AHY didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsha, Bendahara Umum Renville Antonio, Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Zulfikar Hamonangan, Wasekjen Agust Jovan Latuconsina, dan Direktur Eksekutif Sigit Raditya. Rombongan diterima Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi. Kemudian. Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Djaidi, Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam KH Sodikun.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan Demokrat memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI dalam beberapa isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. “Semoga kunjungan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Insya Allah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menilai sikap yg diambil Demokrat dan MUI inilah yang memang selaras dengan suara masyarakat.

“Sejak awal masyakat satu suara untuk menolak RUU ini, apa lagi setelah melihat sikap DPR yang tak kunjung memberi respon dan terus mengelan,” kata Farkhan.

Lebih lanjut Farkhan menjelaskan, memang ada kebutuhan di bangsa kita dalam hal merawat nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikannya. Tetapi bukan berarti dengan cara merendahkan marwah Pancasila dalam sebuah UU yang ahistoris seperti RUU HIP.

“Merawat Pancasila itu harus. Kehadiran lembaga seperti BPIP juga penting, tetapi bukan sebagai lembaga yang otomatis paling memahami Pancasila sehingga bisa melakukan apa saja atas nama Pancasila. Jika kewenangannya tidak dibatasi bisa berbahaya, maka memberikan payung hukum terhadap lembaga BPIP harus lebih berhati-hati,” ujar Farkhan.

Check Also

BMI : Negara Harus Tuntaskan Teror Sigi

Wasekjen DPN Bintang Muda Indonesia Aditya Utama, menyampaikan pandangan terkait kasus Teror MIT di Sigi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *