Bahaya New Normal jika Hanya Pertimbangkan Ekonomi

Oleh. R. Aditya Utama


“….harusnya pemerintah melihat indikator perbaikan kesehatan terlebih dahulu, baru kemudian berbicara new normal.”

Aditiya Utama

Pemerintah Indonesia sedang bersiap melakukan pelonggaran atau akrab disebut tatanan hidup normal baru (new normal) terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), meski data positif Covid-19 belum memperlihatkan grafik yang bergerak mendatar. Hal ini tentu cukup banyak menimbulkan pertanyaan bahkan kekhawatiran bagi publik, karena hanya melalui indakator itulah publik bisa menerima alasan penerapan new normal layak diterapkan atau tidak.

Dari kekhawatiran itu, tidak jarang kemudian banyak yang berpendapat bahwa upaya penerapan pelonggaran atau new normal adalah upaya menuju penanganan wabah yang dikenal sebagai strategi kekebalan kelompok (herd immunity). Herd immunity adalah salah satu strategi dalam menghadapi wabah dengan cara membiarkan wabah menular sampai pada titik maksimal. Strategi tersebut didasarkan pada pendapat bahwa sebagian populasi manusia akan kebal terhadap suatu wabah karena sudah pernah tertular dan sembuh, namun disisi lain juga diikuti dengan jumlah kematian yang tinggi dengan persentase maksimal hingga 60% dari total jumlah populasi.

Jika dilihat dari upaya pemerintah Indonesia dalam mewacanakan penerapan new normal. Kita tidak melihat indikator kesehatan menjadi acuan utamanya, justru pemerintah hanya bertumpu pada perspektif ekonomi saja. Bahwa ekonomi harus berjalan, maka tidak bisa kita berdiam diri dan harus bergerak. Alasan tersebut tentu terlihat rasional, namun perlu diperhatikan bahwa kesehatan rakyat adalah yang paling utama, aspek kesehatan merupakan hak dasar warga negara, maka atas dasar itu negara wajib memastikan itu terpenuhi.

Namun pada prakteknya, kita tidak menemukan penjelasan yang serius dari pemerintah terkait penerapan new normal jika dilihat dari aspek kesehatan itu sendiri. Sebelum menjelaskan terkait teknis pelaksanaan new normal, seharusnya pemerintah lebih dahulu memberikan penjelasan terkait prasyarat apa yang harus dilalui dan berapa jumlah target penyebaran kasus positif yang harus ditekan sebelum new normal itu diterapkan. Jadi harusnya pemerintah melihat indikator perbaikan kesehatan terlebih dahulu, baru kemudian berbicara new normal.

Jika ini tidak diperjelas, maka jangan salahkan rakyat yang kemudian menganggap kebijakan new normal adalah pintu masuk menuju herd immunity. Sejauh apapun pemerintah mengelak anggapan tersebut bahwa new normal yang sedang digagas itu berbeda dengan herd immunity, tetapi pada prakteknya jelas-jelas mempelihatkan kita sedang menuju herd immunity, karena menerapkan kebijakan new normal disaat tren jumlah kasus positif belum menunjukkan tanda-tanda menurun alih-alih melaindai, sehingga itu berarti mengabaikan aspek kajian kesehatan secara serius.

Selain itu, kebijakan new normal bisa benar-benar menuju herd immunity ketika komunikasi publik pemerintah tidak segera diperbaiki. Aspek komunikasi publik oleh pemerintah juga menjadi hal yang penting, karena jika new normal itu benar-benar akan diterapkan, artinya masyarakat juga diharuskan untuk masuk pada era tertib sosial baru. Untuk mencapai tirtib sosial baru tersebut, masyarakat membutuhkan pengetahuan yang cukup dan itu tidak akan terjadi ketika informasi yang dibuka ke publik hanya sekedar hitung-hitungan angka kasus positif, sembuh, dan angka kematian, seperti yang selama ini dilakukan. Masyarakat membutuhkan informasi lebih dari itu, kalau benar kebijakan new normal disusun berdasarkan kajian yang ketat maka sampaikan itu secara lebih jelas dan gamblang agar masyarakat juga percaya bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu merupakan pilihan yang tepat dan rasioanal.

Model komunikasi satu arah yang diterapkan pemerintah selama ini harus segera diubah, masyarakat juga membutuhkan ruang dialog. Sebagai warga negara, kita juga butuh didengar dan terwakili pendapatnya dalam menentukan sebuah kebijakan. Melalui komunikasi dua arah, diharapkan bisa memberikan dampak yang efektif, utamanya dalam rangka melakukan sosialisasi kebijakan. Karena pada kenyataannya lebih mudah menyusun protokol kesehatan daripada melaksanakannya di lapangan. Maka dari itu, komunikasi dua arah bisa menjadi jembatan untuk menyelaraskan keduanya, agar masyarakat sama-sama memahami situasi dan benar-benar mampu melaksanakan tertib sosial di era new normal.

(*) Wasekjen Bintang Muda Indonesia

Check Also

Ada Apa dengan Amerika?

Oleh: Andi Mallarangeng Beberapa hari ini banyak kawan bertanya kepada saya: Apa yang terjadi dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *