by

Bangsa Tempe

Oleh : Muhammad Irvan Mahmud Asia (Sekretaris Departemen SDA dan LH DPN BMI & Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta)

Tiga hari ini, tiba-tiba tempe – tahu menjadi ramai diperbincangkan, buka karena rasa yang baru namun kelangkaan di pasar. Dari penjual gorengan sampai warteg khususnya wilayah Jabodetabek berhenti menyajikan makanan sejuta umat ini. Media kemudian ramai-rami mengulasnya.

Kelangkaan ini akibat sejumlah pengusaha produsen tempe – tahu mogok berproduksi sejak 31 Desember 2020 karnea harga kedelai yang melonjak sampai 35 persen. Aksi mogok dilakukan karena telah membebani pengusaha tahu – tempe (UMKM), dengan harapan pemerintah mendengar dan mengeluarkan kebijakan agar harga kedelai bisa kembali normal.

Bagi orang seperti saya, tempe – tahu yang terbuat dari kedelai itu adalah hidangan sehari-hari, harga yang sesuai isi dompet. Atau bisa terbayang makan siomai tanpa tahu. Ahh, jadi ingat pidato Presiden Sukarno yang menggebu-gebu soal ‘bangsa tempe’.

Dalam pidato kemerdekaan, 17 Agustus 1963, Sukarno dengan lantang mengatakan “kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tapi merdeka, daripada makan bestik tetapi budak”

Utang sebagai Ketergantungan Indonesia

Kata ‘tempe’ dalam pidato itu tentu bukan bermakna makanan, melainkan metafor. Artinya, bangsa “tempe” adalah bangsa yang tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dalam konteks kekinian, Indonesia sudah masuk dalam pidato Sukarno diatas, dimana ketergantugan pada utang luar negeri sudah menghawatirkan.

Utang pemerintah Indonesia sampai akhir November 2020 mencapai Rp. 5.910,64 triliun atau setara dengan 38,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dan tidak sampai disitu, Kementerian Kuangan untuk kuartal I 2021 sudah merencanakan tambahan utang baru sebagaimana tertulis dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun anggaran 2021 untuk kembali menarik utang sebesar Rp. 342 triliun.

Tidak heran, jika kemudian Bank Dunia Dalam laporan “Statistik Utang Internasional (IDS)” per Oktober 2020 memasukan Indonesia di posisi 6 dalam 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar.

Fokus Prioritas

Pemerintah Indonesia selalu berdalih bahwa utang dilakukan karena pelemahan ekonomi dan untuk pembiayaan kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional. Padahal sebelum Covid 19, pemerintahan Joko Widodo sudah doyan dengan utang. Ini tentu hal yang berbahaya bagi bangsa Indonesia. Sebelum dan saat Covid tidak ada perbedaan, hobinya utang.

Harusnya pemerintah fokus saja pada skala prioritas: penanganan kesehatan, daya beli masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Untuk pembangunan infrastruktur dihentikan, sampai menunggu ekonomi nasional membaik.

Apa kita mau jadi “bangsa tempe”? janji-janji Joko Widodo dalam berbagai kesempatan dengan selalu menyetir trisakti Sukarno, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan hanya “lip service” belaka untuk menutupi persoalan-persoalan besar di negeri ini atau ketidakmampuan mengelola negara.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed