Farkhan Evendi, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia Oleh: Farkhan Evendi (*)

Bersatulah, Ditengah Kegamangan Pemerintah

Periode kedua pemerintahan Joko Widodo sudah hampir setengah tahun berjalan, tapi nampaknya sebagai rakyat kita tak merasakan perubahan apa-apa. Alih-alih menawarkan terobosan program yang signifikan untuk menangani masalah kesejahteraan, justru sering kali kita dihadapkan pada tawaran kebijakan yang patut dipertanyakan keberpihakannya. Selain itu kita juga disuguhi kinerja para menteri yang sering silang pendapat didepan publik, sehingga menumbuhkan keraguan rakyat terhadap keberlangsungan kepemimpinan periode ini.

Seakan kita disuguhi tata kelola institusi kepresidenan yang tidak mampu menemukan bentuk idealnya. Pemerintahan yang baik sudah selayaknya kompak dan kondusif dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jika sering gaduh, maka akan mengganggu perjalanan pemerintahan itu sendiri. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pencitraan publik, tapi mengevaluasi sitem dan membenahinya. 

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggaris bawahi beberapa point penting sejauh jalannya pemerintahan sekarang.  Pemerintahan Joko Widodo di periode kedua dengan kabinet baru harusnya juga dapat memberikan kepastian baru atas nasib rakyat kedepan. Namun ternyata sebaliknya, jangankan kepastian, memberikan harapan atas nasib perekonomian, jaminan kesehatan, pendidikan pada rakyat sepertinya pemerintah kewalahan. Kita bisa ambil contoh sebagai berikut:

Parodi Kepemimpinan

Pertama, seringkali kita melihat betapa negara selama ini telah dikelola secara serampangan Sikap pemerintah pusat dan daerah yang tidak solid, bahwakan seringkali kita temui kebijakan yang bertentangan Antara pusat dan daerah. Paling baru kita melihat bersama bagaimana langkah pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19), pemerintah nampak tidak berwibawa dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah dan koordinasi lintas kementerian yang buruk dalam penanganan Covid-19. Misalnya, silang pendapat dengan pemprov DKI Jakarta sangat kentara, sampai seorang menteri dalam negeri mendatangi langsung kantor Gubernur DKI seolah memaksa Gubernur DKI Jakarta agar bisa seirama dengan pemerintah pusat.

Kedua, pemerintah dinilai gagal dalam menangani penyebaran Covid-19. Bahkan ada sejumlah warga yang menggugat Presiden Joko Widodo karena dianggap lalai mengantisipasi Covid-19, warga yang mengaku mewakili kelompok pedagang eceran tersebut menganggap orang nomor satu di Indonesia tersebut telah melakukan kelalaian fatal yang mengancam 260 juta nyawa rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, situasi ini bisa jadi merupakan gambaran lemahnya lemahnya kesadaran, pengetahuan pemerintah baik presiden maupun menteri-menterinya, bahkan sampai mendapatkan surat peringatan dari lembaga kesehatan dunia WHO agar pemerintah Indonesia serius menangani dampak penyebaran Covid-19. Ditambah kini menteri perhubungan Budi Karya dan beberapa pimpianan daerah juga tertular Covid-19. Ini merupakan tamparan bagi pemerintah, pemerintah sejak awal seharusnya mewaspadai dan mencegah secara tegas lalu lalang perjalanan dalam dan luar negeri. Bahkan kekacauanpun terjadi di Sulawesi Tenggara, pembiaran masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina tanpa melalui proses karantina. 

Ketiga, pemerintah telah gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lapangan pekerjaan yang tidak tumbuh, namun ketiadaan lapangan pekerjaan tersebut masih tertutupi oleh terbukanya lapangan pekerjaan baru melalui perusahaan start-up. Misalnya saja orang memilih menjadi pengemudi ojek online di kota-kota besar, sehingga rakyat masih mampu bernafas ditengah himpitan ekonomi.

Meski demikian, jika melihat data ternyata angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019, dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang pada Agustus 2018 lalu menjadi 7,05 juta orang. Ditambah lagi dolar meroket hingga menembus angka 16.000, yang lucunya lagi ditanggapi pemerintah dengan amat santai, negara diambang krisis.

Lebih jauh lagi, persoalan lainnya juga terletak pada persoalan leadership, bisa kita lihat misalnya betapa seringnya staf presiden ditingkatan bawah berbicara solah-olah dengan tanpa dengan presiden. Betapa seringnya kita mendengar klarifikasi yang sama-sama bersumber dari istana? Seolah-olah sejak pelantikan presiden hingga hari ini, konsolidasi kekuasaan di istana tidak pernah tunggal dan selalu menghasilkan komunikasi public yang buruk dan tidak memperbaiki keadaan.

Selanjutnya ada pada target dan tujuan pembangunan dari pemerintah yang tidak singkron dengan kebutuhan rakyat, misalnya saja baru-baru ini wakil presiden Ma’ruf Amin dengan entengnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan menurunkan angka kemiskinan hingga 0%, hal ini tentu sangat tidak realistis, ditambah tanpa ada penjelasan apapun tentang strategi yang akan diterapkan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Seakan semuanya adalah lelucon, pemerintah tidak pernah mampu menghilangkan keraguan rakyat, alih-alih memberi kepastian menenangkan hati rakyat melalui pesan yang disampaikan.

Pemerintah nampak tak memberi arah yang jelas kemana kemudi republik diarahkan ditengah berbagai persoalan yang dihadapi. DPR yang bersuara pun minim, karena nyaris semuanya menjadi pendukung pemerintah kecuali Partai Demokrat dan PKS.

Presiden gagal menampilkan wibawa sebagai seorang negarawan dan memberikan kepastian pada rakyat, manajemen pemerintahan yang tidak kuat, tidak memiliki stroong leader, inilah yang lebih berbahaya daripada virus corona.

Saatnya Meneguhkan Sikap

Bintang Muda Indonesia (BMI) menyadari bahwa kesalahan terbesar negeri ini ada pada top leader-nya dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, reshuffle kabinet tentu bukanlah solusi akan memberi dampak signifikan, yang harus diambil adalah langkah perubahan untuk membenahi manajemen pemerintahan, itulah yang harus dilakukan presiden sekarang.

Untuk itu, BMI akan terus berikhtiar menemani rakyat ditengah kegamangan situasi yang berpangkal pada lemahnya leadership di negeri ini, kita tetap pada barisan konstitusi hingga akhirnya di Pemilu yang akan datang kita perjuangkan pemimpin baru dengan semangat leadership yang lebih baik agar bisa menghentikan situasi pelik ini.

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat”

BMI akan berjalan bersama AHY dan Partai Demokrat untuk menemani rakyat keluar dari krisis ini, dengan tetap berpegang teguh pada platform perjuangan Demokrat “Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat”.

Harapan itu harus dipupuk, dijaga dan dirawat dalam koridor konstitusi dan perjuangan demokrasi.

Bintang Muda Indonesia mengajak kepada semua pihak untuk meneguhkan sikap, segala bentuk kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat harus dilawan, namun tetap dalam koridor konstitusi. Melayangkan kritik dalam situasi yang kondusif dan turut serta menjaga berjalannya pemerintahan yang sah Republik Indonesia, dan mengecam adanya upaya-upaya inskonstitusional. Mengedepankan nilai-niai gotong royong dan kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, serta pemerintah harus tetap membuka diri dengan berbagai kritik dan masukan agar kehidupan di negeri ini semakin baik.

(*). Ketua Umum Bintang Muda Indonesia

Check Also

Pemerintah, Institusi dan Investor Bangkit lah!

Oleh: Hasbil Mustaqim Lubis, S.T. Ketua BMI DPD DKI Jakarta. Tantangan Investor itu adalah kemampuan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *