Bintang Muda Indonesia (BMI) Kota Batam Kawal Kasus Penyalahgunaan Fasum dan Fasos di Wilayah Bengkong Swadebi Batam

Ketua DPC Bintang Muda Indonesia (BMI) Kota Batam Suprapto dan beberapa kader mengawal kasus penyalahgunaan fasum dan fasos yang terjadi di wilayah Bengkong Swadebi Batam. Pegurus dan kader BMI lainnya datang ke lokasi untuk ikut berembug dan meneukan jalan keluar yang terbaik bagi kepentingan bersama.

“Alhamdulillah, telah ada tindak lanjut dari pejabat Kota Batam dan instansi terkait. Semoga dengan adanya tindak lanjut dari yang berwenang bisa mendapat jalan keluar,” ucapnya.

Menindaklanjuti RDP perihal penyebab banjir dan penyalahgunaan fasum atau fasos, Pejabat Kota Batam melakukan peninjauan ke wilayah Bengkong Swadebi, RT 01 dan 02/ RW 02, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam, Selasa (27/10/2020).

Sejumlah pejabat Kota Batam tersebut adalah Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, perwakilan Direktur pengelolaan lahan BP Batam Mulyadi, serta perwakilan Dinas Bina Marga dan Lurah Bengkong Sadai.

Dalam penjelasan yang diberikan perwakilan Direktur pengelolaan lahan BP Batam, bahwa fasum atau fasos adalah bangunan yang dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan bersama, seperti jalan, drainase, gedung pertemuan hingga ruang terbuka hijau.

“Untuk penjelasan Fasum adalah demikian, dan itu sudah menjadi aturan yang berlaku,” ucap Mulyadi.

Setelah melakukan pengecekan dengan site plan resmi yang dimiliki BP Batam, harusnya ada jalan yang menghubungkan setiap lorong di wilayah tersebut, namun kini telah di tutup dengan pagar beton oleh seorang warga di ujung lorong.

Lalu, disampaikan oleh perwakilan bina marga bahwa pembangunan yang telah memakan row drainase di wilayah Bengkong Swadebi membuat Instansi terkait kewalahan menangani permasalahan banjir yang terjadi.

“Dengan keterbatasan alat, situasi dan kondisi yang ada, kami dipaksa melakukan penanganan semaksimal mungkin, tapi tidak banyak yang bisa kami lakukan, sehingga banjir masih sering terjadi,” ucap perwakilan Bina Marga tersebut.

Perihal tersebut, Ketua DPRD kota Batam Nuryanto secara tegas mengatakan bahwa Kepentingan umum harus di utamakan dari kepentingan pribadi.

“Baik itu Fasum atau fasos harus dikembalikan kepada tupoksinya, tetapi untuk memastikan hal tersebut kami, melalui BP Batam harus memastikan dengan cara mengungukur supaya jelas titik koordinat nya,” katanya.

Atas dasar hasil ukur tersebut, Nuryanto meminta kepada semua pihak harus menyepakati bahwa fasilitas umum harus dipergunakan secara semestinya.

Perihal jadwal pengukuran kapling tersebut, perwakilan Direktur pengelolaan lahan BP Batam menyampaikan masih akan menyampaikan kepada atasan untuk selanjutnya dikroscek.

“Akan kita sampai kepada Dir pengelolaan lahan BP Batam, dan selanjutnya kami menunggu arahanya,” ungkapnya.

Warga sekitar Efrizal juga menyampaikan beberapa permasalahan lain, antara lain pendirian tower pemancar sinyal tanpa izin baru dari warga sekitar.

“Izin periode awal dari pendirian tower ini telah habis, tapi yang bersangkutan menggunakan izin lama untuk periode kedua tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kami berharap ini segera ditindaklanjuti oleh petugas berwenang,” harapnya.

 

Check Also

AHY Kutuk Keras Peristiwa Teror di SIGI

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengutuk keras teror yang terjadi di Sigi Sulawesi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *