by

BMI Mendesak MPR untuk Hentikan Rencana Amandemen UUD 1945

Jakarta – Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi mendesak MPR RI untuk menghentikan rencana amandemen Undang-undang 1945, karena hal ini dapat memicu terjadinya konflik serta dapat merusak demokrasi di negeri ini.

“Desakan ini didasarkan karena dapat memicu konflik serta dapat merusak demokrasi yang selama ini sudah di bangun dengan penuh perjuangan oleh para pendiri bangsa,” kata Farkhan.

Menurut Farkhan, yang menjadi prioritas utama saat ini adalah aspek penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi. Bukan malah fokus mengurus amandemen yang sudah menguras tenaga dan fikiran.

“Sebaiknya pemerintah serta pejabat Senayan memikirkan penanganan pandemi, Rakyat sudah jenuh berada dalam kesusahan, kesulitan ekonomi dan jenuh dengan situasi,” terang Farkhan.

Farkhan pun menduga isu amandemen serta wacana penambahan periodisasi masa jabatan presiden tersebut ada yang mensponsori sehingga terus digaungkan oleh para pendukung Jokowi.

“Presiden Jokowi sudah menolak masa jabatan presiden tiga periode, tapi ini terus digaungkan oleh para Buzzer sampai g kelar-kelar,” ucap Farkhan.

Farkhan pun meminta MPR RI untuk mengeluarkan sikap dan pernyataan tegas terkait pembatalan rencana amandemen Undang-undang 1945.

“Ini sangat penting diperhatikan dan kiranya menjadi aspek yang perlu digunakan oleh MPR untuk mengakhiri spekulasi dan perdebatan di masyarakat soal amandemen dan wacana masa jabatan an Presiden maupun hal-hal lainnya,” pungkas Farkhan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed