by

BMI Nilai Demokrasi Tumbuh Ketika Pemimpin Mampu Berbicara dengan Rakyat Layaknya Ayah dan Anak

Berdasarkan rilis tahunan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 22 Januari 2021, indeks demokrasi di Indonesia turun ke peringkat 64 dengan skor 6,3 dalam skala 1-10.

Skor tersebut lebih rendah dari Malaysia, Filipina, dan bahkan Timor Leste. Dibanding beberapa tahun sebelumnya, peringkat ini adalah urutan yang paling rendah selama kurun waktu 14 tahun terakhir.

Beberapa lembaga survei menyebut, kemerosotan tersebut berhubungan dengan tingkat ketakutan masyarakat dalam berpendapat.

Menurut riset yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Desember 2020, sejumlah 29,4 persen masyarakat mengaku tidak bebas untuk memberi masukan kepada pemerintah. Survey serupa juga dibenarkan oleh berbagai lembaga bahwa ketakutan dalam menyuarakan pendapat semakin terasa di masyarakat.

“Kita prihatin atas hasil tersebut, demokrasi kita sekarang semakin memburuk. Namun keyakinan kita untuk demokrasi yang lebih baik tak boleh surut,” ujar Farkhan Evendi, Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI). Jumat (12/2/2021).

Farkhan menambahkan selain ketakutan, masyarakat sekarang perlahan-lahan juga mulai malas dengan sikap pemerintah yang tidak pernah menggubris masukan dari luar lingkarannya sendiri.

“Kita kekurangan pemimpin yang bisa mengelola perbedaan, utamanya perbedaan pendapat,” ujar Farkhan.

Namun keyakinan kita bahwa kita dapat membangun demokrasi lebih baik tak bolehluntur. “Sebisa mungkin kita lahirkan pemimpin yang demokratis seperti era Pak SBY,” terang Farkhan.

Farkhan meyakinkan bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang nasionalis dan religius merupakan partai yang paling siap membangun hal itu.

“Kita di Demokrat partai yang nasionalis artinya terbiasa terbuka dengan keberagaman termasuk perbedaan ideologi maupun pendapat, lihat saja bagaimana dulu SBY ketika memimpin, caranya mengelola perbedaan jauh beda dengan yang sekarang,” ujar Farkhan.

Menurut Farkhan, hanya partai politik yang tau caranya memimpin negara dan melayani rakyatlah yang dapat menjawab tantangan demokrasi ke depan.

“Dan hasil dari kepemimpinan yang mendengarkan aspirasi bawah terbukti pada soliditas Demokrat kemarin serta kemenangan Demokrat diberbagai pilkada, seperti itulah mengelola negara, kalau kemudian negara dikelola ala sopir yang memaksa penumpang diam semua, ya hasilnya salah arah, penumpang tak lagi merasa satu tujuan dengan sopirnya,” tutur Farkhan.

Farkhan menyebut suasana saat ini terasa gelap semua, pemerintah semakin mengekang dan memaksa rakyatnya. Ia juga menambahkan, jika negara terus mengedepankan kekuatan untuk menakuti rakyat pada akhirnya demokrasi kita adalah demokrasi yang seolah-olah.

“BMI akan melawan segala bentuk pengelolaan negara yang feodalistik, apalagi kalau rakyat tak pernah diajak bicara,” ujar Farkhan.

Farkhan menilai negara sebesar indonesia harus dikelola dengan kelapangan dada. “Jangan bergaya seolah istana adalah kerajaan, bukan, itu pengkhianatan pada demokrasi. Dulu SBY ketika berkuasa selalu rileks. Berbicara dan berkomunikasi dengan rakyat seperti Ayah dan anak, bukan seperti bos yang kasar pada anak buahnya. Memang begitulah seharusnya seorang pemimpin,” tutur Farkhan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed