BMI Ungkap Masih Banyak Petani Jadi Korban Objek Monopoli Bisnis Negara

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi, menyayangkan masih banyak saja kasus terkait lahan pertanian. Bukannya berkurang, kasus terkait sengketa lahan pertanian malah semakin bertambah di berbagai wilayah di indonesia.

Menurut Farkhan, secara tidak langsung ini bisa menjadi kemunduran dalam bidang pertanian dan penanganan kesejahterana rakyat petani di Indonesia. Bukannya tidak mungkin kedaulatan pangan di Indonesia masih hanya mimpi ketika kesejahteran petani diabaikan.

“Baru-baru ini ada kasus agraria lagi sengketa di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara antara Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) atas lahan seluas 854,26 hektare. Sengketa ini berkaitan dengan Hak Guna Usaha (GHU) yang kurang direspons dengan baik oleh pihak PTPN II dengan dampaknya kepada para petani,” kata Farkhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8/2020).

Selanjutnya, kata Farkhan, kasus antara petani di Batang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah setempat terkait sengketa penetapan tanah menjadi kawasan hutan produksi dan memasukkan lahan petani di surat keputusannya. Dilanjutkan kasus Petani Majalengka dengan Perhutani.

Farkhan menilai, seharusnya perlu perhatian dan penanganan khusus terkait sengketa lahan pertanian di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, ini bisa menjadi cerminan buruk penataan agraris di Indonesia selama puluhan tahun.

“Karena perlu diingat bahwasanya hasil komoditas pertanian menjadi hajat seluruh rakyat Indonesia. Berbicara pertanian tidak bisa dilepaskan dengan lahan pertanian dan petaninya, maka pemerintah harus lebih serius kembali perhatian dan penanganan ini,” ujar Farkhan.

Melihat kondisi agraria di Indonesia, ungkap Farkhan, terkesan pemerintah hanya ingin memonopoli bisnis untuk kepentingan negara, tetapi melupakan rakyat petani yang seharusnya mereka juga harus diperhatikan dan dibina.

Dikatakan dia, terkadang pemerintah melupakan bahwa rakyat menjadi salah satu komponen penting dalam meneruskan cita-cita bangsa. Pemerintah, menurutnya, harus lebih cepat tanggap dalam menangani sengketa dan masalah pertanian, serta mengambil keputusan dan kebijakan memihak kepada rakyat dan tidak merugikan negara.

“Periksa dan evaluasi BUMN terkait seperti Perhutani dan para pejabat terkait konflik agraria. Ketika ini bisa direalisasikan semua akan adanya sinergitas antara petani dan pemerintah serta terbentuknya Indonesia yang adil dan makmur,” tutup Farkhan.

Check Also

BMI : Negara Harus Tuntaskan Teror Sigi

Wasekjen DPN Bintang Muda Indonesia Aditya Utama, menyampaikan pandangan terkait kasus Teror MIT di Sigi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *