by

DARI ASET KEPENATAAN AKSES

OPINI Oleh: Muhammad Irvan Mahmud Asia

(Sekretaris Departemen SDA dan LH DPN Bintang Muda Indonesia & Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang. Atau penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah; memerangi atau memperdalam kemisikinan.
Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun (BPS, 2019) sebesar 25,14 juta atau 9,41 persen, namun capaian 2020 per November kembali naik menjadi 26,42 juta. Laporan BPS 2020, memperlihatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) perdesaan sebesar 2,21 dan perkotaan sebesar 1,13. Jadi IKK desa lebih tinggi dari kota. Angka-angka ini masih cukup besar untuk ukuran negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam.
Sampai Abad 21, ekonomi perdesaan di Indonesia masih di dominasi sektor pertanian dan bahkan secara statistik, BPS mencatatat pekerjaan utama sebanyak 30% penduduk Indonesia adalah sektor pertanian dan umumnya sektor pertanian berada
di perdesaan. Dengan mayoritas pekerjaan utama sebagai petani; desa-desa di Indonesia didominasi para petani kecil dan buruh tani (tidak memiliki lahan), sehingga kemiskinan menjadi tak terhindarkan. Meskipun dipahami bahwa kemiskinan bersifat kompleks-multidimensional; berkaitan dengan budaya, kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, lapangan kerja yang terbatas, serta struktur kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Namun faktor penguasaan tanah menjadi determinan pokok.
Tingginya kesenjangan ekonomi-kemiskinan salah satu sumber utamanya adalah struktur kepemilikan tanah yang jomplang; ketimpangan penguasaan lahan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka gini lahan dari waktu ke waktu, hingga mencapai 0,68 pada tahun 2013. Artinya dari sisi aset, telah terjadi ketimpangan yang lebar karena terkosentrasi pada sebagian kecil orang. Ada yang hanya menguasai 0,5 ha dan bahkan sama sekali ada warga negara yang tidak memiliki tanah. Disaat yang sama ada warga negara tertentu yang bisa mengelola dan menguasai jutaan ha. Hal ini jelas menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk dapat berproduksi. Meskipun ada juga sebagian kalangan berpendapat penyebab utama kemiskinan adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan di perdesaan.
Pemerintah menyadari, bahwa untuk mengurangi ketimpangan, Reforma Agraria (RA) harus dijalankan. Program Asset Reform sebagai pengaturan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menemukan tempatnya. Pemerintahan Joko Widodo sejak 2014 (Nawacita) telah dan sedang mendistribusikan 9 juta ha (TORA) dan skema Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta ha. Denagn rincian 9 juta ha terdiri dari legalisasi aset 4,5 juta hektare dan redistribusi aset 4,5 juta hektare. Seluas 3,9 juta hektare lahan akan dilegalisasi melalui program kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan 0,6 juta hektare sisanya merupakan legalisasi lahan-lahan transmigrasi. Sementara untuk redistribusi meliputi tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah terlantar seluas 0,4 juta hektare, serta pelepasan kawasan hutan seluas 2,6 juta hektare dan penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan seluas 2,3 juta hektare. Walaupun progress redistribusi dan PS tidak terlalu menggembirakan, namun patut diaperesiasi. Disinilah pentingnya tanah yang telah diberikan kepada rakyat harus menjawab perosalan kemisikinan.
RA sebagai Pendulum Transformasi Ekonomi
Reforma Agraria ditujukan untuk mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi, mencakup: kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memperoleh aset dan akses terhadap sumber produksi, keuangan, dan pasar sebagaimana diamanatkan dalam Sila Ke 5 Pancasila, Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), TAP MPR RI Nomor IX / MPR / 2001 (PAPSDA), UU Nomor 17 Tahun 2007 (RPJPN 2005-2025) dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 (RA).
RA dalam cakupan integrasi asset-akses sebagai jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh negara lain, seperti India. Studi yang dilakukan Besley dan Burgess, 2000 (dalam Budimanta dkk, 2019) dilakukan untuk menganalisa pengaruh kebijakan reformasi lahan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di India menunjukan ada hubungan yang linier antara asset (tanah) yang dikuasai rakyat dengan tingkat kesejahteraannya. Reformasi lahan dilihat sebagai bentuk kebijakan redistributif.
Bukti bahwa RA memberikan impact ekonomi, utamanya di perdesaan terlihat dari hasil simulasi KEIN dengan menggunakan data Susenas Maret 2017, redistribusi aset mampu menurunkan koefisien gini, utamanya koefisien gini di perdesaan dari 0,320 menjadi 0,316. Studi yang dilakukan di awal 2018 ini memperlihatkan bahwa program redistribusi lahan mampu menekan tingkat kemiskinan mencapai 2,95 poin.
Namun bukan berarti kebijakan redistribusi lahan era Joko Widodo ini sudah berjalan optimal, masih banyak sengkarut termasuk di bagian redistribusi, belum lagi akses reform yang masih belum jadi agenda bersama. Padahal ini menjadi jantung untuk menggerakan ekonomi masyarakat yang telah diberikan tanah. Artinya persoalan kemisikinan tidak akan selesai hanya dengan diberikan lahan. Akses Reform sebagai pengaturan kelembagaan dan manajemen yang baik bagi subyek RA untuk mengembangkan produktivitas assetnya dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (ekonomi inklusif).
Kolaborasi Pemerintah (pusat dan daerah) untuk memberikan program pemberdayaan ekonomi (akses) seperti bantuan saprodi (sarana produksi), modal usaha misalnya dengan KUR 7%, kepastian pemasaran hasil, keterampilan, dan dukungan infrastruktur, inovasi teknologi, dukungan kelembagaan (koperasi/BumDes/Poktan-Gapoktan) sampai pada pendampingan manajemen serta fasilitator profesional bahkan distribusi kekuatan politik. Jadi program RA harus terintegrasi, sehingga ketimpangan berpeluang menyempit.
Hanya dengan penataan aset yang diikuti penataan akses akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan.
Pemberdayaan melalui Program Padat Karya
Di tengah situasi perekonomian nasional yang hampir lumpuh akibat Covid-19 ini, penataan akses menjadi penting untuk dijalankan mengingat tanah-tanah yang telah diredistribusikan maupaun tanah-tanah desa yang belum dikelola produktif bisa menjadi solusi atas kemiskinan dan masyarakat yang terdampak Covid 19 di perdesaan.
Disinilah pentingnya pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui program padat karya dengan model aksi pemberdayaan untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat miskin agar keluar dari jeratan hidup yang susah-memandirikan masyarakat.
Sebagai ilustrasi, lahan yang tersedia – pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan yang kuat – mengoptimalkan potensi desa; biasnya sektor pertanian oleh kantor-kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari Kementerian ATR/BPN memiliki kepentingan dan tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat (access reform) pada tanah-tanah yang telah di redistribusikan. Bantuan dan dukungan dari Gubernur, Bupati/Walikota menjadi krusial untuk memanfaatkan tanah-tanah yang telah dilegalisasi maupun tanah-tanah desa yang belum dikelola (lahan tidur/tidak produksi) untuk didorong menjadi program padat karya. Selain itu, keterlibatan civil society dalam mendorong-mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk terlibat dalam pemberdayaan ini.
Pada akhirnya, program padat karya yang digulirkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator keberhasilan: kemandirian kelompok, ditandai dengan berkembangnya usaha produktif berbasis potensi desa, makin kuatnya permodalan kelompok, dan meningkatnya pendapatan yang merata-memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed