DEMOKRAT YANG DEMOKRATIS DAN MEMBANGUN

Qomaruddin M.Kes (istimewa)

Oleh: Qomaruddin M.Kes*)

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara, telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Representative Democracy.  

Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana prinsip-prinsip yang harus diwujudkan di dalamnya adalah prinsip  kerakyatan, kebijaksanaan, hikmat, permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi secara umum juga bisa diartikan sebagai sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan atau partisipasi kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Artinya demokrasi bukan tujuan utama dari negara, demokrasi adalah sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara dan berbangsa  yaitu mewujudkan Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Demokrasi dengan prinsip perwakilannya meniscayakan adanya partai politik (Parpol) sebagai manifestasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain sebagai representasi dari masyarakat, partai juga merupakan pilar penting dalam berdemokrasi karena dengan partai politik, pemerintah bisa dikontrol dan diawasi kebijakannya. Selain itu, fungsi dari partai politik adalah  menyerap, menghimpun, merumuskan, dan mengorganisir kepentingan atau aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah yang berkuasa. Hal tersebut dilakukan agar hak-hak masyarakat tersalurkan dengan baik. Itulah beberapa peran penting parpol dalam sistem demokrasi. 

Untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat, Partai Demokrat hadir dengan segenap kemampuannya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, lebih dari itu Partai Demokrat juga  ingin menjadikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan/welfare state dan membentuk manusia-manusia yang unggul di segala bidang great of people. Ada dua hal utama yang dipegang oleh Partai Demokrat agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak bagi kesejahteraan, yakni kebebasan/freedom dan penegakan hukum. Dua hal ini  harus berjalan beriringan, di mana kebebasan harus dipayungi oleh supremasi hukum. Hukum harus menjadi panglima dalam menegakkan keadilan, hukum harus berjalan tegas tanpa pandang bulu karena setiap  warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum equality before the law.

Demokrat Sebagai partai yang pernah menjadi the ruling party yang menghantarkan  Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden terpilih dua periode. Partai Demokrat dan pemerintahan Bapak SBY selalu mengutamakan kebebasan/freedom dan penegakan hukum hipotesisnya jelas. Hukum di era pemerintahan Pak SBY berjalan secara on the track dan  tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Semua kasus hukum berproses dengan terang benderang, tidak ada yang ditutupi. Bisa kita flashback berbagai kasus yang menerpa beberapa pejabat utama era pemerintahannya, dimana pak SBY tidak sedikitpun mengintervensi. Beliau tetap tegas dalam menegakkan keadilan ( tidak pandang bulu).

Selain penegakan hukum Presiden SBY juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada media pers maupun masyarakat untuk menyatakan pendapatnya. Dengan kebebasan tersebut, Presiden SBY pun menjadi korban bullying media maupun publik. Lebih jauh dari itu, Presiden SBY juga pernah diibaratkan hewan kerbau oleh para pendemo. Namun apa yang ditunjukkan oleh Presiden SBY dalam merespons pendemo yang penuh cibiran? Ternyata beliau tetap sabar, santun dan bijaksana bahkan menghargai sikap masyarakat pendemo dan para oposisi yang megecam gaya beliau sebagai seorang leader. Ini adalah sikap seorang satria dalam menegakkan demokrasi. Beliau selalu menghargai pendapat publik dan menjaga komunikasi publik dengan baik. Hal itu senada dengan apa yang dikatakan Jurgen Habermas (filsuf Jerman) yang mengatakan bahwa demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang mengedepankan komunikatif bukan dominatif. Komunikatif yang dimaksud adalah komunikasi tanpa penguasaan dan sentimen, kesabaran dan kesantunan yang ditampilkan Pak SBY dalam menjaga iklim demokrasi betul-betul diwujudkan demi mengangkat kualitas demokrasi yang beliau pimpin. Tidak sedikitpun terbersit sifat dominatif. Walaupun hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan, namun bagi beliau itu bukan tujuan seorang presiden. Tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah tujuan utama. Sifat luhur itu yang menjadi spirit dan teladan bagi Partai Demokrat untuk terus diperjuangkan di kancah demokrasi Indonesia dan internasional.

Selain program di atas, ada juga program prioritas Presiden SBY yang lain yaitu tentang mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama Partai Demokrat, Presiden SBY membangun program yang berbasis Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment. Resep ini dianggap berhasil karena mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi indonesia pada kisaran 6,3 %. Yang memberikan impact pada daya beli masyarakat naik, inflasi menurun, dan angka kemiskinan menurun. 

Selain 3 program kerja tersebut ada program Presiden SBY yang  berorentasi pada pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan ini diarahkan ke berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta lembaga yang mengakar di masyarakat. Semua masyarakat di berbagai sektor tersebut diberikan pelatihan, pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill di bidang masing-masing. Selain pelatihan dan pendidikan, masyarakat juga diberikan penyertaan modal untuk mengembangkan atau memberdayakan potensi lokal dan sumberdaya manusia yang ada. Hal ini seperti yang  diungkapkan oleh Chambers 1983, “selain kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterisolasian, pada hakekatnya kemiskinan itu lebih jauh disebabkan karena kondisi kerentanan (vulnarebility) dan ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri (powerless).Oleh karenanya, kondisi ketidak berdayaan dan kerentanan dalam fenomena kemiskinan hanya dapat ditangani melalui upaya pemberdayaan (empowerment)

Pemerintahan SBY dan Partai Demokrat mendorong konsep pemberdayaan ini dengan makna pemberdayaan sebagai upaya membangun masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang megedepankan partisipasi masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai sosial adalah pembangunan yang tidak bertumpu pada pembangunan residual dan institusional. pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak merusak tatanan sosial dan tidak merusak tatanan lingkungan (James Midgley). Hal tersebut terimplementasi dalam kebijakan Presiden SBY dengan keterpihakannya yaitu pro job, pro poor dan pro environment. Semoga sikap santun dan bijaksana serta ide-ide besar Bapak SBY menjadi tauladan kader Partai Demokrat serta menjadi spirit perjuangan. Tentu belum sempurna tapi hal tersebut bisa menjadi jangkar perjuangan Partai Demokrat untuk lebih maju.

Salam Demokrat.

*)Alumni Pascasarjana UI dan Wakil Kepala Sekolah Kader BMI

Check Also

Kebijakan Pemerintah dan Potensi Kerusuhan Sosial

Oleh : Farkhan Evendi* Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 terdapat 1.546.208 pekerja …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *