by

Hitam-Putih Perpolitikan Indonesia

Oleh : Nadhine Blackwhite
(Sekertaris Dep. Agama Sosial dan Kemanusiaan DPN BMI)

Akhir-akhir ini nafas terasa semakin sesak, bukan karena terkena covid-19 saja, namun karena situasi perpolitikan Indonesia yang semakin tajam dan demokrasi Indonesia yang semakin carut marut. Bagaimana tidak ? dalam situasi pandemi, PSBB, hingga new normal ini rakyat seakan sedang dipermainkan, dibenturkan dengan berbagai skenario berantai.

Dimulai dari Prabowo yang ditunjuk untuk memimpin Food Estate (9 Juli 2020), disahkan nya RUU Cipta Kerja (5 Oktober 2020), Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja (8 Otober 2020), Kembali nya HRS ke Indonesia (10 November 2020), Tertangkap nya Edhy Prabowo yang terjaring OTT KPK (25 November 2020), tewas nya 6 laskar FPI (7 Desember 2020), Pilkada (9 Desember 2020), Reshuffel Sandi menjadi Menparekraf (23 Desember 2020), hingga berujung FPI ditetapkan sebagai ormas terlarang pada tanggal 30 Desember 2020.

Jika kita amati runtutan peristiwa itu, sudah mulai menyesakan dada bukan ?, Misalnya saat disahkan nya RUU Cipta Kerja secara senyap, menimbulkan berbagai kontra dari segala pihak, yang mengakibatkan terjadi nya demonstrasi massal dari berbagai kalangan pekerja, buruh dan mahasiswa, sejak saat itu peristiwa demi peristiwa yang terjadi semakin terlihat jelas seakan telah dirancang oleh para elit yang jauh dari jangkauan pemikiran masyarakat.

Seharus nya Pemerintah transparan atas segala keputusan dan melibatkan suara rakyat, yang mana dalam bahasa latin diungkapkan vox populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).
Pemerintah boleh saja memimpin dengan segala keotoriteran nya, namun segala keputusan yang berimbas pada rakyatnya tentu saja harus melibatkan suara rakyat dalam proses pembentukan keputusan nya.

Saat peristiwa itu mulai reda, ada lagi peristiwa yang membuat resah masyarakat Indonesia atas sikap dan tindakan sebuah ormas yang amat sangat menjunjung tinggi pemimpin nya, penjemputan kedatangan HRS di bandara yang dilakukan oleh seluruh anggota FPI seakan masa bodo dengan ada nya protokol kesehatan, sebab merugikan banyak pihak bandara, dsb. Peristiwa itu belum reda, namun HRS dengan seluwes hati nya mengadakan acara pernikahan anak nya tercinta yang didatangi oleh para pengikut nya.
Lalu ada-ada saja, sekelompok ormas ini justru beramai-ramai mendatangi hajat itu dengan selimut keagamaan (Maulid Nabi S.A.W), namun seakan dibiarkan oleh pemerintah dan peristiwa itu pun sirna begitu saja setelah pelunasan denda yang dikenakan pada HRS.

Semakin hari semakin terasa pemerintah bergelagat mencari-cari kesalahan dari segala tindakan HRS, semua baliho HRS dijalan pun mulai diturunkan paksa oleh para aparat TNI perkara tak ada izin pemasangan, karena polisi yang seharus nya bertindak tegas atas peristiwa tersebut seakan tidak berani melakukan tindakan apapun bak takut di hantu, terpeluk ke bangkai.

Setelah itu tak lama kemudian, HRS akhir nya mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya dan dikenakan Pasal 160 KUHP berisi tentang upaya penghasutan, dan terancam 6 tahun penjara. Namun tak cukup sampai disitu, ormas FPI pun sah dibubarkan, saat ini FPI bukan lagi sebuah ormas.

Dari runtutan peristiwa itu seharus nya FPI sebagai ormas Agama, seharusnya lebih mengerti dan bijak dalam menyikapi euforia yang berlebihan saat kembalinya pemimpin mereka itu ke Indonesia, seharus nya juga bisa menjadi panutan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia bukan malah merasa sudah benar dan baik hanya bagisegelintir orang, umat atau pengikut nya saja, egois bukan ? terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, dimana orang-orang butuh ketenangan atas segala kepanikan juga derita dari virus covid-19.

Seiring berjalan nya waktu, nasib dan masa depan demokrasi  semakin berada di ujung tanduk. Seakan kematiannya sedang dicicil, bagaimana tidak kondisi kita yang tengah dilanda bencana pemerintah bersama penyelenggara Pilkada pun turut memaksanakan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu.
Dan betapa rakus nya pula pihak yang berkepentingan menghendaki agar hajatan akbar demokrasi dilaksanakan. Seperti ada kepentingan mendesak yang mereka distribusikan. Situasi sosial yang abnormal, tentu akan melahirkan demokrasi yang abnormal pula. Mirisnya, para elit Negara seakan pasrah menerima keputusan tersebut.
Pilkada sebagai kegiatan akbar tentu erat kaitannya dengan kampanye massa atau kerumunan. Ya memang, lalu apa bedanya dengan kerumunan yang diciptakan oleh HRS kala itu ? Pilkada itu kan bukan tentang kesunyian lho.. melainkan keramaian dan keceriaan, bukan kesedihan, apalagi kepanikan massal.

Nah justru itu lah letak perbedaan nya jika dibandingkan dengan kerumunan yang dipicu oleh HRS, sebab pertama yaitu ada nya sistem politik yang bersifat otoritatif (kekuasaan yang sah) dan mengikat seluruh masyarakat menggunakan kekuasaan-paksaan, berbentuk negara. Sedangkan HRS hanyalah seorang pemimpin sebuah ormas di negara ini, yang memiliki kuasa sebatas pada para pengikut nya saja dan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan sebuah aturan negara sama seperti masyarakat pada umumnya.

Jika kita mengingat kondisi saat ini kebutuhan primer masyarakat Indonesia adalah kesehatan dan Keadaan darurat kesehatan rakyat pun telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Intinya menjelaskan perihal melindungi, mencegah, dan menangkal masyarakat dari penyakit yang menyebabkan faktor resiko kesehatan rakyat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kebutuhan itu lah yang diharapkan rakyat Indonesia untuk dilakukan pemerintah. Itu artinya kerumunan yang dipicu oleh HRS dan Pilkada bukan suatu kebutuhan ‘primer’ rakyat.

Kini telah berganti tahun apakah peta perpolitikan Indonesia pada tahun 2020 akan berlanjut dan semakin menyesakan dada hingga memamtikan sebuah rasa ? entahlah, I feel that’s a point mengapa begitu penting nya kita melek terhadap situasi politik, agar tak seperti domba-domba yang tersesat dan mudah digembalai oleh para aktor oligarki. Mari kita bersama-sama saling rangkul dengan dukungan penuh antar seluruh elemen masyarakat Indonesia demi terciptanya Indonesia yang maju dan sejahtera.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed