by

Kaum Muda dan Politik

Kaum Muda dan Politik
Sri Nurnaningsih, SE,MM Wakil ketua DPC Demokrat Kota Banjarmasin
Waketum DPN BMI

Pramoedya Ananta Toer, mendedahkan bahwa sejarah Indonesia adalah milik angkatan muda. Apa yang dikatakan Pram tersebut tentun bukan isapan jempol, sebab sejarah menunjukan, peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosio-kultural yang dihadapinya.

Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1908 dan 1928, pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Kemudian peristiwa bersejarah, proklmasi kemerdekaan Indonesia 1945 juga bentuk keterlibatan politik kaum muda dengan menculik Soekarno-Hatta agar mendeklarasikan Indonesia sebagai negara merdeka dari penjajahan Belanda.

Waktu terus berjalan, kaum muda Indonesia tetap berkontribusi banik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan politik dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berbagai peristiwa penting tercatat melibatkan kau muda, seperti peristiwa 1965 yang menuntut Soekarno mundur dan pembersihan PKI, persitiwa Malari 1974, NKK/BKK 1978, reformasi 1998, BBM 2008, Omnibus Law 2020 dan lain-lain.

Memotret peran dan partisipasi politik kaum muda dalam perpolitikan Indonesia sangat penting, sebagai upaya mencari jalan untuk memahami eksistensi politik kaum muda. Kini di abad 21 wacana pemimpin muda semakin mencuat dalam politik Indonesia, bahkan sudah terjadi dengan munculnya pemimpin-pemimpin kaum muda mulai Kepala Daerah, Wakil Menteri, Anggota Legislatif dan berbagai jawaban publik-politik lainnya.

Walaupun eksistensi politik kaum muda semakin menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan iklim politik yang semakin demokratis. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang perlu menjadi discourse dan dijawab, misalnya bagaimana politik kaum muda dalam perpolitikan Indonesia abad 21? Apakah peran politik kaum muda sejalan dengan idealisme politik yang mereka perjuangkan? Apakah aktivitas politik kaum muda sejalan dengan cita-cita politik Indonesia merdeka? dan sejumlah pertanyaan lainnya. Akan tetapi, tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kaum Muda dan Moralitas Politik Bangsa

Meski di atas kertas konsep etika itu sangat baik dalam budaya manapun, namun ketika diperhadapkan dengan ekonomi dan kekuasaan politik, konsep yang baik itu akan mengalami pencairan sesuai dan sebangun dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bidang ekonomi politik. Max Weber misalnya melihat adanya keterkaitan yang erat antara tingkat ketaatan dengan penguasaan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi menjadi domain yang menentukan tingkah laku politik kaum muda, mereka yang ketika masih bebas dari ikatan-ikatan politik tertentu atau belum mencapai posisi kekuasaan akan meneriakkan pentingnya moralitas ditegakkan, namun ketika waktunya mereka berkuasa, justru perilaku politiknya, etika sosialnya dan akhlak pribadinya tidak lebih baik dari mereka yang dahulu dikritiknya.

Wajar saja jika ada sikap skeptis dari sebagian masyarakat melihat praktek politik yang semakin jauh dari kejujuran dan moralitas. Hal ini terlihat dari tingkat kepercayaan publik pada partai politik dan DPR sangat rendah dibandingkan Lembaga lainnya. Data terbaru per 2021 seperti yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan DPR dan Parpol dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Survei yang digelar 25-31 Januari 2021, hanya 71 persen responden percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya partai politik. Sementara kepercayaan terhadap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tak jauh berbeda, masing-masing 75 persen.

Ini semakin menguatkan anggapan/persepsi public bahwa politik merupakan permainan yang kotor, karena itu politik pantas dijauhi oleh mereka yang tidak siap dengan jenis permainannya, karena mereka yang terlibat di dalamnya bergerak dengan cara-cara amoral. Ukuran pantas atau tidak dalam meraih kekuasaan semakin kabur, dalam arti politik dan hukum dan etika-moral semakin dikesampingkan.

Kaum muda pun dalam beberapa kontestasi politik pasca reformasi memiliki kecenderungan pada kekuasaan oligarki semakin tampak, idealisme sebagai kaum muda sudah kehilangan magnetnya untuk membawa perubahan politik, sementara pragmatisme politik semakin menonjol. Padahal satu-satunya kemewan pemuda yang terakhir adalah ‘idealisme’ sebagaimana dikatakan Tan Malaka. Bagi Tan, idealisme merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemuda. Dengan idealisme seseorang tidak akan mudah goyah (berkompromi) dengan orang-orang yang merugikan kehidupan bangsa.

Anomali praktek politik Indonesia mengindikasikan adanya kesenjangan antara apa yang dijanjikan dan dicita-citakan. Anomali tersebut tidak saja dilakukan oleh mereka yang intelektual dan spiritualnya lemah, tetapi juga dilakukan oleh politisi dengan basis intelektual dan spiritual yang kuat, bahkan akhir-akhir ini mulai mengakar kuat dalam aktivitas akademik bahkan kegiatan keagamaan sekalipun.

Dinamika politik yang semakin mengukuhkan praktek-praktik yang tidak bermoral tersebut memerlukan adanya energi baru yang positif untuk merekonstruksinya agar lebih beradab. Kaum muda perlu mengambil prakarsa dalam mengubah citra politik yang negatif. Misalnya kaum muda memberikan pilihan/alternatif dalam merespons sejumlah distorsi makna politik, mulai dari persoalan klasik berupa KKN sampai pada rusaknya lingkungan hidup.

Peran Kaum Muda dan Etika Politik Bangsa

Perubahan politik hanya mungkin dilakukan dengan partai-partai politik nmeningkatkan pendidikan politik bagi kader dan konstituen, sementara negara, pers, kampus-kampus dan lembaga-lembaga non pemerintahan juga turut serta dalam melakukan edukasi, tanpa itu, harapan politik yang demokratis hanya akan jadi cerita di ruang-ruang gedung.

Apabila individu yang terpilih baik presiden, legislator, kepala daerah, menteri dan berbagai jabatan politik lainnya bukanlah individu-individu yang unggul, tidak memiliki visi untuk merubah negara menjadi lebih baik, maka politik Indonesia tetap akan dipenuhi aktor-aktor yang kualifikasi ide-gagasan dan moralnya lemah. Kita memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan, memiliki moral yang baik, dapat diteladani, menjadi sumber inspirasi nilai-nilai kebaikan, antara ucapan dengan perbuatan sejalan. Untuk itu, kaum muda yang mau masuk dalam politik-kekuasaan harus membekali diri dengan ilmu dan moralitas yang baik.

Kaum muda akan menghadapi dua kekuatan besar dalam memainkan peran-peran politiknya: Pertama, kekuatan ekonomi yang memanfaatkan transisi politik untuk mempermudah akses bisnis mereka pada proses pengambilan kebijakan. Kekuatan ekonomi dapat “melunakkan” sejumlah idealisme kaum muda, bahkan suatu keniscayaan akan terjerumus dalam pragmatisme politik, alih-alih mau membangun etika dan moral politik, justru yang terjadi sebaliknya. Kedua, kekuatan politik global yang ikut menentukan arah demokrasi bangsa, pencampuran kekuatan – reformis dan status quo menjadi kabur, bahkan partai-partai reformis telah disusupi oleh politisi kutu loncat, termasuk politisi muda.

Kaum muda perlu menunjukkan kualitas diri bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dari dalam struktur negara dan memangkas sistem yang korup. Dengan cara demikian, etika dan moral politik yang unggul dalam sistem politik demokratis akan dapat diwujudkan. Ini bukan gagasan revolusioner, tetapi gagasan rasional yang dapat dikerjakan dan dilakukan oleh kaum muda untuk menata struktur politik agar lebih egaliter dan demokratis serta memotong sistem patronase yang selama ini tumbuh subur.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed