by

Kebijakan Pemantik Perpecahan

Kebijakan Pemantik Perpecahan
By Haewariun

Isu keberagaman adalah hal sangat mudah untuk memantik api perpecahan dan kesalah-pahaman. Hal tersebut tentu harus menjadi fokus utama dari pembuat kebijakan sebelum menggodok sebuah aturan. Keberagaman di Indonesia ibarat dua sisi mata pisau dan butuh kehati-hatian dalam menciptakan suatu aturan baru.

Pada periode pemerintahan presiden Jokowi banyak muncul kebijakan-kebijakan yang penuh kejutan dan kontroversial. Salah satu isu kontroversial yang menyinggung keberagaman berasal dari mantan menteri agama Fachrul Rozi, yaitu pelarangan celana cingkrang dan cadar di lingkungan ASN dan radikalisme masuk melalui anak good looking. Baru-baru ini juga muncul kebijakan yang menyentil kembali keberagaman berasal dari Mendikbud Nadiem Makarim tentang SKB 3 menteri yaitu tidak boleh memaksa dan melarang jilbab di sekolah.

Kebijakan yang dibuat oleh mas Nadiem menyita banyak perhatian publik. Kebijakan dilatar belakangi oleh mencuatnya kasus pemaksaan pemakain jilbab di SMK N 2 Padang. Kebijakan ini muncul disaat kondisi pendidikan berada pada arus kesimpang siuran yang membingungkan. Lahirnya kebijakan baru mas Nadiem mendapat sentilan dari Muhammad Nuh mantan menteri dan pendidikan dan kebudayaan. Nuh menilai isu tersebut harusnya dapat diselesaikan secara bijak tanpa perlu harus mengeluarkan tenaga yang besar. Selain itu Nuh juga menyatakan keputusan Nadiem menarik isu tersebut ke nasional ibarat kurang kerjaan.

Pada sisi lain jika kita perhatikan lebih dalam lagi, beberapa kebijakan yang lahir dari pemerintahan hari ini selalu seperti menyudutkan salah satu agama. Seirama dengan penilaian Nuh bahwasanya masalah tersebut cukup diselesaikan dengan menyampaikan kepada dinas. Dengan diangkatknya isu tersebut pada skala nasional seperti mem-framing penindasan pada satu kelompok agama. Sehingga agama menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Kaum muslim adalah umat mayoritas yang ada di Indonesia. Bahkan di Indonesia ada daerah istimewa yang segala kebijakannya memiliki otoritas tersendiri dalam menjalan agama Islam yaitu Nangroe Aceh Darussalam.

Terjadinya peristiwa ini sangat disayangkan sekali, hal ini tentu dapat memperkeruh kondisi Indonesia yang persatuannya sedang tidak baik-baik saja. Kebijakan dan regulasi untuk pendidikan tidak bisa disamakan dengan pembuatan kebijakan dan regulasi tekhnologi. Pada pendidikan ada manusia yang bersifat dinamis yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal dalam bertindak.

Selain itu dalam pendidikan Indonesia yang luas dari Sabang dampai Merauke ada kondisi sosial dan local wisdom (kearifan lokal) yang mengikat peraturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakatnya. Sehingga hal tersebut haruslah menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan secara nasional.

Pemerintah harus dapat memilih dan meredam segala bentuk isu-isu yang akan memantik ketersinggungan antar perbedaan yang ada. Mas Nadiem kedepannya diharapkan untuk lebih fokus pada perbaikan pendidikan di masa pandemi yang belum tentu kapan akan berakhirnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed