MEMBANGUN KEADILAN DISAAT MEREBKNYA COVID-19

Oleh: Qomaruddin SE, M.Kesos *


“Fiat justitia ruat coelum”

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

Kutipan diatas memiliki arti “Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh”. Ungkapan tersebut diucapkan oleh seorang pemimpin romawi kala itu yang bernama Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Dalam historisnya adagium tersebut muncul pada diri Lucius ketika adanya  kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh berbagai oknum penguasah terhadap rakyatnya saat itu, Adagium  tersebut menjadi mashur karena dalam kalimat tersebut terdapat spirit dan ruh dalam menegakkan keadilan, dalam pengertian  segenting apapun kondisinya, keadilan harus tetap di tegakkan tanpa tebang pilih, kurang lebih seperti itulah  pesan yang mau disampaikan oleh Lucius.

Karena begitu pentingnya keadilan dalam sebuah peradaban, dia selalu hadir dalam berbagai diskursus dikalangan kaum akademik maupun pegiat hukum dan lainya. Dalam pandangan Jhon Rawls seorang filusuf Amerika mengatakan bahwa sobyek utama  dari prinsip keadilan sosial adalah institusi-institusi sosial utama, salah satunya institusi sosial utama merupakan lembaga pemerintahan. Dalam buku Theory of Justice menjelaskan tentang keadilan sebagai kejujuran “Justis of Fairness” pandangan ini meyakinkan Commons sense mengenai prioritas keadilan tersebut dengan menunjukan bahwa hal hal yang sudah di sepakati merupakan konsekwensi dari prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asalai “ original position”. Artinya bahwa individu-individu secara rasional dan bebas setara mensetujui kontrak atau aturan yang sudah dibuat, maka hal tersebut menjadi acuan bersama. Namun bila kontrak atau aturan yg sudah di tetapkan terlanggar maka secara asali individu mengatakan bahwa hal tersebut melangar moral etis dan naluri individu-individu tersebut akan melakukan penolakan.

Dalam kontek itu, institusi utama masyarakat atau pemerintahan tidak boleh secara bebas melakukan perubahan sepihak tentang aturan yg sudah disepakati atau ditetapkan, jangan  hanya karena dalil nilai kemanfaatan atau kegunaan tertentu pemegang kekuasaan melakukan perubahan yang tidak visibel dan tidak konferhensif pada suatu tatanan aturan, dan jangan juga para pemegang kekuasaa selalu berdalil bahwa melakukan perubahan aturan demi kebaikan dengan alibi  Rational Preudence (kebijaksanaan rasional) padahal pada hakekatnya adalah melakukan kepentingan pengetahuan diatas kepentingan “hiden agenda”, dengan memenuhi sistem hasrat yang dikonstruksi dengan argumen yang tidak cukup rasional, bila hal ini dipaksakan maka kebijakan trsebut tidak mempertimbangkan secara serius tentang pluralitas dan prinsip keadilan sosial itu sendiri.

Dalam kondisi pandemi covid-19 yang melanda dunia dan salah satunya adalah indonesia, tentunya pemerintah sebagai institusi sosial utama tetap harus menegakan keadilan sebagai pilar utama dalam bernegara dan berbangsa, negara sebagai representasi  kepentingan asali individu harus nemenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakatnya.  

Disaat wabah virus covid-19 merebak di negeri ini, ada beberapa paradox tentang kebijakan pemerintah yang diangap tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang pertama adalah Rencana atau wacana Kemenkumham tentang pembebaskan narapidana kasus korupsi lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, namun wacana tersebut akhirnya menuai penolakan secara masif baik dari kalangan akademisi, tokoh, pegiat hukum dan masyarakat lainya, dengan masifnya penolakan yang akhirnya Persiden memutuskan untuk tidak membebaskan narapidana kasus kirupsi, disinilah pentingnya kebebasan berpendapat dan mengungkapkan ekspresi (freedom of speech and expression) karena dengan sistem kontrol sosial yang kuat pemerintah tidak bisa sewenang wenang dalam membuat kebijakan, semua itu dilakukan dalam rangka mengkontrol dan directly evalution kepada pemerintah. kenapa hal itu harus dilakukan, karena pemerintah tidak selalu memproduksi kebijakan yang benar dan adil.

Selain wacana pembebasan narapidana korupsi, Markas Besar Kepolisian RI atau Mabes Polri juga menerbitkan telegram terkait penindakan hoaks. Salah satu isinya adalah pelaku dan penghina Presiden Joko Widodo serta pejabat lainnya, hal itu akan ditindak secara tegas, (tempo;16/4). Melakukan kritik dengan ekspresi yang berbedah-bedah belum tentu katagori penghinaan, maka pemerintah juga mestinya arif dan bijak dalam menghadapi kritikan, apalagi kalau  kebijakan itu memiliki muatan untuk mengamputasi daya kritis masyarakat sebagai posisi asali menjadi kurang tepat dan tidak berlandaskan prinsip keadilan, bila kita merefer tentang prinsip keadilan Jhon Rawls tentang keadilan sosial, maka bisa diartikan kebijakan membonsai daya kritis masayarakat itu melangar prinsip prinsip dasar keadilan, adapun prinsip keadilan menurut Rawls adalah Pertama kebebasan yang sama (equal liberty of principle) dalam prinsip kebebasan yang sama ini mengandung beberapa Prinsip keadilan;

  1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kemerdekaan berpolitik (political of liberty).
  2. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression)

Kedua prinsip perbedaan (differences principle) dan yang Ketiga prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). tiga prinsip keadilan ini harus di wujudkan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara agar sistem pemerintahan bisa berjalan secara demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi dalam keberhasilan pembangunan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ Tahun 1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap penduduk. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, untuk itu keadilan anggaran harus menyertainya agar peraturan tersebut bisa direalisasikan. Dalam menangani virus covid-19 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 405 T, sebagai masyarakat kita harus ikut memantau realisasi anggaran tersebut agar tepat sasaran.

Namun selain memantau realisasi anggara ada bebebrapa hal yang perlu kita highlight tentang  darimana sumber anggaran tersebut, mengutip brita yang ada anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber diantaranya adalah; Sisa Angaran Lebih (SAL), penerbitan SUN dan relokasi anggaran APBN 2020, dari situ timbul pertanyaan kenapa yang direlokasi adalah angaran Riset dan Teknologi, disaat bangsa ini butuh penelitian besar-besaran untuk menemukan vaksin Covid-19, kenapa yang direlokasi bukan anggaran infrastruktur dan IKN yang manfaat dan mahdorotnya masih debat tabel bila diwujudkan.

Bila yang direlokasi adalah anggaran IKN mestinya pemerintah tidak lagi meberbitkan SUN, karena angaran covid-19 sudah bisa tercover semua. Menjadi tida logik di saat Rupiah melemah menteri keuangan malah menerbitan Surat Utang Negara (SUN). artinya Negara akan menangung hutang yang lebih besar lagi. Disinilah pentingnya keadilan anggaran agar kesejahtraan terpenuhi dan pemerintah tidak banyak menangung beban hutang.

(*) Alumni pasca sarjana UI dan Kepala sekolah Pengkaderan BMI

Check Also

Ada Apa dengan Amerika?

Oleh: Andi Mallarangeng Beberapa hari ini banyak kawan bertanya kepada saya: Apa yang terjadi dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *