Pemerintah Kurang Serius Usut Tuntas Kasus Djoko Chandra

Kasus Djoko Tjandra menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi penegakkan hukum di indonesia. Sayangnya pemerintah kurang serius untuk menangani kasus yang  melibatkan penegak hukum dan aparat pemerintahan.

” Melihat kehadirannya dan aktivitasnya di indonesia pada saat beberpa waktu yang lalu seperti di-backup oleh aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah, melihat realita semacam ini ada indikasi suap atau indikasi gratifikasi harus segera di tindak, apalagi Djoko Chandra adalah buronan yang telah banyak merugikan negara” ucap Eben Eser Ginting, SH. ,Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Bintang muda Indonesia (BMI)

Menurutnya pemerintah dengan tangan panjang yaitu KPK, Kepolisan, serta Kejaksaan harus segera bertidak langsung dan cepat, supaya kasus ini bisa terselesaikan dengan semestinya. Akan tetapi melihat penanganan kasus tersebut pemerintah terkesan kurang serius dan lambat, padahal Djoko Chandra sudah jelas banyak merugikan Negara.

“Apabila dalam kabur Djoko Chandra ada indikasi suap atau indikasi gratifikasi terbukti KPK harus menindak sebagaimana pasal 11 (UU KPK) dan KPK serta aparat hukum lain harus saling kerjasama dengan cepat biar kasus ini bisa diadili semestinya”, kata Eben Eser Ginting, SH.

Check Also

BMI Dukung KPK Usut Suap KKP

Bintang Muda Indonesia Mendukung KPK mengusut suap di KKP terkait bibit lobster yang berujung pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *