by

Persoalan Demokrat Bukan Drama, Tapi Masalah Serius Bagi Kehidupan Bernegara

Berita terkait gerakan pengambialihan Partai Demokrat yang menjadi perbincangan hangat di headline berita nasional akhir-akhir ini. Banyak anggapan bahwa itu hanya sekedar drama yang sengaja dibuat oleh partai, tapi tidak sedikit juga yang melihat ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi.

Tidak sedikit pula yang menyikapi peristiwa ini dengan pemikiran pragmatis dan tidak melihat esensi masalah dengan baik, sehingga hanya berkomentar dari sisi yang sebenarnya tidak perlu. Ada yang bilang kudeta hanya bisa di lakukan militer ke pemerintah bukan ke partai, ada yang bilang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlampau bawa perasaan sampai-sampai kirim surat ke Presiden.

Terlepas dari semua anggapan tersebut. Melalui tulisan ini kami ingin samapai kembali bahwa masalah yang yang dihadapi Demokrat saat ini adalah bentuk infiltrasi politik oleh pihak yang dekat dengan penguasa, atau bahkan kita bisa juga katakan bahwa ini adalah upaya kekuasaan untuk melemahkan partai yang selama ini telah menjadi instrumen keberagaman demokrasi.

Bagaimana bisa itu kami anggap sebagai bentuk infiltrasi? Pertama, yang kita lihat itu di lakukan oleh tokoh yang mempunyai posisi cukup dekat dengan penguasa (baca:presiden), sehingga kita menganggap itu adalah kerja yang di lakukan untuk mengamankan kekuasaan mengingat Partai Demokrat dalam pemerintah sekarang ada di luar koalisi pemerintah, lalu yang kedua ini dilakukan oleh seorang mantan militer terlatih yang pernah menjabat sebagai panglima TNI.

Kita belajar dari sejarah, banyak operasi inteljen di indonesia di lakukan oleh militer untuk melemahkan atau bahkan memberangus partai-partai politik yang berseberangan dengan pemerintah, bahkan tidak hanya partai tetapi banyak juga ormas yang di mandulkan dengan konflik internal sehingga menjadi lemah. Bahkan partai berkuasa sekarang pernah menjadi korban dari infiltarasi politik di jaman orde baru.

Kenapa harus kirim surat ke presiden? Kita harus memahami bahwa nahkoda sebuah negeri yang demokrasi adalah kepala negara atau presiden. Dimana seorang presiden mempunyai tanggung jawab menjaga amanat konstitusi. Dia adalah leader sebuah negara. Dia harus bisa memastikan dan melindungi iklim demokrasi dapat berjalan baik bagi semua warga negara. Sudah benar AHY mengirimkan surat kepada kepala negara atau presiden, setidaknya sebagai warning bahwa masih ada perilaku- perilaku atau upaya dari beberapa pihak yang berusaha melakukan pengebirian terhadap demokrasi dengan pola lama yang tentunya akan menjadi langkah mundur bagi perjuangan reformasi yang sudah kita gaungkan puluhan tahun lalu.

Untuk itu kita selaku kader Bintang muda indonesia (BMI) dan sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mewaspadai dan akan melawan segala bentuk tindakan yang membahayakan demokrasi, edukasi politik bermartabat akan terus dilakukan kader BMI kepada rakyat karena ini bukan sekedar tentang kekuasaan tapi harus kita maknai bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi sudah di jamin oleh konstitusi.

Lalu apakah ini inisiatif pribadi sang Jenderal atau terkoordinasi dengan pihak penguasa, jawabnya wallahualam. Karena memang semua harus di buktikan, tapi setidaknya setiap warga negara mempunyai tanggungjawab untuk menegakkan nilai demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi.

Suryo Andi Nugroho
Sekertaris DPD BMI Jawa Tengah

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed