by

Program Pemerintah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) “Semerawut” Tidak Sesuai Harapan

Muhammad (Wakil Ketua DPC Bintang Muda Indonesia Banyuwangi)

Perlindungan Sosial Masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial Pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah /keluarga miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi Kebutuhan pangannya .

Bantuan Sosial Pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra dan mulai di transformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun 2017 sampai dengan saat ini. program Bantuan Sosial Pangan Nontunai ini di Seluruh Kabupaten /Kota, dilaksanakan dengan Skema nontunai atau BPNT. Masyarakat Mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan digesekkan dengan alat EDC Bank Himbara di E-Warung yang telah di tunjuk Pemerintah.

Pada Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial dan meningkatkan program bantuan sosial pangan .maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Indeks bantuan semula Rp.110.000/KPM/BLN Naik menjadi 150.000/KPM/BLN sekarang menjadi 200.000/KPM/BLN. yang saat ini di salurkan melalui E-Warung.

Dalam Pengamatan kami Di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Acuan Penerima BPNT adalah DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial) .Data Tersebut yang sampai detik ini kami bilang tidak sempurna dan valid karena Banyak sekali Desa yang memverifikasi dan di sepakati melalui Musdes Banyak sekali ditemukan asal lihat dan tunjuk saja. Karena masih banyak sekali di temukan KPM yang meninggal ,KPM yang tidak layak menerima tetapi KPM tersebut Masih Mendapatkannya.

Ini salah satu PR Rumah tangga Ibu Menteri yang baru . Bagaimana Pemerintah Memberi Solusi?

Pelaksanaan Melalui E-Warung tidak sesuai dengan pedoman dan prinsip pelaksanaan Program Sembako,

1. Banyak sekali di temukan Beberapa jenis bantuan di kordinir oleh Tim kecamatan.

2. KPM tidak bisa membelanjakan uang yang ada di kartu sesuai dengan kebutuhan sembako di rumah karena sudah dipaketkan oleh pihak E-Warung.

3. Pengawasan dari tim TKSK dan Dinas Sosial sangat rendah.

4. Data KPM yang Perlu diperbarui dengan Sistem yang muda dan cepat.

Kami Berharap Pemerintah Pusat Sampai Pemerintah Desa memang benar-benar Berkomitmen positif dalam proses Penyaluran dan Pendistribusian salah satunya Program BPNT.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed