by

Purnawirawan Jenderal Bintang 4 dan Hotel Bintang 5

Ramainya dugaan ingin mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat yang di nahkodai AHY oleh segelintir orang dan salah satu Purnawirawan Jenderal bintang empat sangat disayangkan, dan langkah yang dilakukan sangat tidak menunjukan etika politik yang baik.

Cara-cara inskonstitusi untuk mengambilalih secara paksa kepemimpinan AHY selaku ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legal secara konstitusi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, merusak tatanan demokrasi di tanah air, ini adalah bentuk penghianatan terhadap demokrasi dan konstitusi.

Negara menjamin masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berkumpul sebagai mana diatur dalam dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 24 ayat (1) UU HAM:

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. dan dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, TENTANG PARTAI POLITIK.

Jadi sebaiknya segelintir orang dan purnawirawan Jenderal tersebut, dari pada harus membuat gaduh tatanan demokrasi, lebih baik gunakanlah cara-cara yang ksatria dan tidak melawan hukum untuk membuat partai sendiri.

Oleh :

Pangihutan B Haloho ,SH – Badan Pertahanan dan Keamanan DPN BMI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed