by

Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan

Oleh : Muhammad Irvan Mahmud Asia (Sekretaris Departemen SDA dan LH DPN BMI Demokrat & Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta)

Sejak orde baru sampai orde reformasi, diskusi dan perdebatan kebijakan mengenai masalah-masalah pertanian cenderung didominasi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, serta infrastruktur pertanian. Artinya, unsur Reforma Agraria (RA) dalam hal ini kepemilikan asset ditambah akses masih sangat kurang dalam public discourse. Padahal syarat pokok untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan jaminan pangan untuk rakyat, hanya bisa diwujudkan bila penguasaan minimum tanah oleh rakyat tani dapat dipastikan. Dalam Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (menimbang pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960), mengamanatkan pemerintah harus mengupayakan minimum dua (2) ha tanah pertanian kepada petani yang membutuhkan. Artinya, kedaulatan pangan tidak akan mungkin ditegakkan, jika RA tidak dijalankan.

Tuntutan atas RA adalah sebuah keharusan. Namun, RA disini perlu dicatat tidak sekedar bagi-bagi sertifikat atas tanah-tanah yang sebenarnya sudah diduduki oleh petani secara turun temurun. RA sejati adalah distribusi sumber-sumber produksi bagai rakyat yang bertanah secara berkeadilan. Fenomena pendudukan-pendudukan tanah, gerakan pengambilalihan kembali tanah-tanah, blokade-blokade produksi, dan semacamnya, merupakan tuntutan nyata. Untuk mengubah ketimpangan agar menjadi lebih seimbang dan mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Pada gilirannya, program reforma agraria akan mengurangi konflik agraria yang sampai 2019 berdasarkan catatan KPA telah terjadi 279 konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 734.293,3 ha. Adapun jumlah masyarakat terdampak konflik sebanyak 109.042 KK yang tersebar di 420 desa, di seluruh Indonesia. Secara angka, konflik ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu dengan jumlah 410 konflik, namun demikian jika diamati kualitas dari konfliknya semakin besar. Jumlah korban dan tingkat kekerasan (brutalitas) dalam penanganan konflik ini cukup mengkhawatirkan.

RA juga tidak hanya berbicara tentang peningkatan taraf hidup kaum tani dan upaya-upaya praktis untuk mengangkat kaum tani dari masalah kemiskinan. Lebih dari itu, RA akan memberikan fondasi yang paling stabil untuk pembangunan secara menyeluruh menuju terbentuknya sebuah bangsa yang berdaulat secara ekonomi, politik, dan kebudayaan (jadi ingat tri sakti Sukarno). Misalnya, secara ekonomi, sampai detik ini kemiskinan masyarakat perdesaan masih terkungkung dalam relasi produksi yang berwatak feodalistik-inlander. Secara politik, naiknya gerakan massa kaum tani di berbagai penjuru negeri dan tingginya kekerasan bersenjata dalam sengketa-sengketa agraria di Indonesia memberikan basis politik yang konkret untuk pelaksanaan reforma agraria sejati.

RA sebagai Dasar Perwujudan Kedaulatan Pangan
Solon Barraclough, seorang ahli agraria Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sangat jelas mengatakan bahwa RA merupakan instrument kebijakan untuk memperbaiki keamanan pangan. Dalam pandangannya, ketika land reform telah diterapkan, program ini hampir selalu memperbaiki akses terhadap pangan karena hak-hak para penerima land reform untuk menggunakan tanah telah terjamin. Biaya sewa tanah menurun dalam masalah pembaruan penyakapan. Ketika tanah di redistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah (tunakisma), kemungkinan-kemungkinan penyediaan pangan sendiri menjadi jauh lebih meningkat.

Dengan menjadikan RA sebagai strategi utama dalam menjamin hak atas pangan, maka kepastian akan hak atas tanah, sebagai sarana mendasar dalam produksi pangan. Dengan kepastian pemilikan atas tanah inilah, maka para buruh tani dan petani yang berlahan kecil lainnya (0,2-0,5 ha) akan lebih terdorong untuk meningkatkan produksi pertaniannya, baik untuk konsumsi keluarga atau pasar. Karena itu, melalui reforma agraria, hak atas pangan akan jauh lebih terjamin dan terlindungi.

Argumen-argumen ekonom juga sudah jelas dengan banyak studi yang telah memperlihatkan bahwa hasil per hektar cenderung meningkat. Dengan meredistribusikan tanah akan berdampak pada pendapatan secara lebih luas seperti hasil simulasi yang dilakukan KEIN dengan menggunakan data Susenas Maret 2017, redistribusi aset mampu menurunkan koefisien gini, utamanya koefisien gini di perdesaan dari 0,320 menjadi 0,316. Studi yang dilakukan di awal 2018 ini memperlihatkan bahwa program redistribusi lahan mampu menekan tingkat kemiskinan mencapai 2,95 poin.

Dengan demikian, RA mempromosikan pembangunan yang mengartikulasikan kepentingan petani. Sementara itu, kedaulatan pangan (food sovereignty) adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat serta komunitasnya untuk menuntut dan mewujudkan hak untuk mendapatkan dan memproduksi pangan dan tindakan perlawanan terhadap kekuasaan perusahaan-perusahaan serta kekuatan lainnya yang merusak sistem produksi pangan rakyat melalui perdagangan, investasi, dan kebijakan serta cara-cara lainnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed