Saatnya Demokrat Menguji Calon Kepala Daerahnya

Oleh: Farkhan Evendi*
Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi lokal berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah yang rencananya digelar pada Desember 2020. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota.

Agenda pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Pilkada) di tahun 2020 yang dilakukan secara serentak di 270 daerah penting untuk menilai kualitas demokrasi lokal yang dihasilkan.

Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui Pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.

Partisipasi rakyat menjadi indikator penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan. Meski, tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilihan tak selalu berkorelasi secara linier dengan kualitas pemilihan itu sendiri.

Kualitas yang lebih menyandarkan pada upaya untuk memberi pemahaman tentang pemilihan melalui pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi serta artikulasi dan agregasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas.

Pilkada menjadi refleksi didalam melihat bagaimana geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal. Sebab melalui pilkada, masyarakat akan memiliki kepala daerah definitif yang dalam kapasitas dan kewenangannya akan menentukan masa depan daerah tersebut dalam lima tahun mendatang.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.

Beberapa minggu lalu Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat telah melakukan seleksi beberapa nama yang bakal diusung menjadi calon kepala daerah, untuk mengikuti pesta demokrasi pemilihan bupati/walikota dan juga gubernur, yang insyaallah akan dilaksanakan di bulan Desember 2020, sesuai aturan KPU. Bapilu Partai Demokrat sudah Mengantongi sekian ratus calon kepala daerah yang mengikuti penjaringan di DPC dan DPD. Kini saatnya nama atau calon calon tersebut diuji ke publik, untuk meminta respon secara langsung kepada rakyat, terkait kapasitas dan integritas si calon tersebut.

Hal ini menjadi penting mengingat rakyat harus disodori secara riil calon-calon yang akan diharapkan membangun daerahnya secara lebih baik. Membawa perubahan sesuai yang diharapkan rakyat. Disamping itu, sekaligus sebagai materi uji kesiapan partai menghadapi Pilkada. Partai perlu bersikap transparan di hadapan rakyat perihal rekrutmen calon pemimpin daerah yang diusungnya.

Perlu disadari Pilkada 2020 merupakan ujian bagi partai untuk membuktikan popularitas dan elektabilitas setelah pemilu 2019. Sekaligus ajang persiapan dan ‘peperangan’ kecil menghadapi Pemilu 2024. Jika start berjalan baik sesuai harapan elit partai politik, hasil pilkada bisa menjadi modal penting bagi masa depan partai. Artinya partai akan diterima masyarakat dengan baik untuk menjalani kegiatan dan event politik berikutnya. Dengan kepala daerah yang kredibel dimata rakyat itulah partai akan diterima. Kepala daerah yang dipilih oleh rakyat 2020, akan menjadi agen dan ‘jurumenang’ partai di daerah masing-masing.

Sebaliknya, rakyat di kabupaten kota yang tidak diberi tahu mengenai sosok calon pemimpin yang diusung partai, akan bersikap mengkritisi sebab merasa tidak mendapat informasi yang baik perihal calon pemimpinnya. Publik seolah diajak meraba raba terhadap sosok tersebut. Jika calon tidak diumumkan, rakyat tidak punya referensi yang utuh menjelang pilkada. Bahkan jika yang diusung adalah sosok yang pernah mencederai rakyat, ingatlah, pasti saat Pilkada rakyat akan melakukan ‘penghukuman’ secara publik untuk tidak memilihnya bahkan menghujatnya.

Ke depan ini, Partai Demokrat ada baiknya belajar dengan pengalaman kekalahan masa lalu dan mencoba untuk memulai terbuka dengan rakyat perihal kandidat yang diusungnya. Dengan menghitung strategi yang jauh-jauh hari perlu dipersiapkan, maka mengumumkan calon kepala daerah semakin cepat semakin baik. Baik untuk kandidat juga baik untuk citra partai. Partai akan dianggap telah siap dan percaya diri menghadapi pilkada. Untuk itulah partai harus betul-betul mengusung sosok yang benar benar mewakili suara rakyat.

Hal lain yang lebih penting ialah jangan sampai pilkada dijadikan ajang memanipulasi aspirasi publik. Partai harus benar-benar menjadikan Pilkada sebagai momentum perbaikan bagi masa depan pemeritahan. Memperbaiki kinerja dan kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Selanjutnya, diumumkan sekarang atau nanti, partai sepatutnya memilih calonnya sesuai nurani, sesuai aspirasi. Bukan atas dasar like and dislike seseorang atau kelompok tertentu. Sosok calon pemimpin ideal adalah datang dari bawah, kehendak rakyat, bukan atas usulan dan hasil politik dagang sapinya. Itulah Vox populi Vox dei.

Waallahu a’lamu bisshowab.

(*). Ketua Umum Bintang Muda Indonesia

Check Also

AHY dan Pandemic

Oleh : Wisnu Agung Prasetya* Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggunakan terminologi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *