Suara Nyaring Demokrat di DPR Tolak Omnibus Law RUU Cilaka

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato politiknya pada cara penutupan Pembekalan Caleg DPR-RI Periode 2019-2024 Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (11/11/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

tirto.id

Partai Demokrat adalah salah satu partai di parlemen yang cukup nyaring menolak RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka). RUU ini dibikin pemerintah dan ditolak mentah-mentah serikat buruh karena mengebiri banyak hak-hak pekerja yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satu bagian yang dikirik partai berlambang Mercy ini adalah Pasal 170 BAB XIII Ketentuan Lain-Lain. Pasal tersebut mengatur pemerintah pusat dapat mengubah ketentuan dalam UU Cilaka menggunakan Peraturan Pemerintah. Sebelum melakukan itu mereka hanya perlu “berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI.”

Peraturan ini menabrak hierarki hukum di Indonesia dan cenderung memusatkan kekuasaan ke tangan pemerintah pusat seperti di era Orde Baru.

Belakangan Menkumham Yasonna Laoly, juga Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan pasal tersebut hanya salah ketik. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan masalah sebenarnya adalah “salah tafsir.”

Salah satu kader Partai Demokrat yang duduk di Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan alasan salah ketik “tidak masuk akal.” Menurutnya “ini jelas memang keinginan pemerintah.”

“Apakah salah ketik sepanjang itu? Salah ketik dalam bentuk 1 pasal dan 3 ayat? Salah ketik biasanya tidak substantif, padahal jelas isi pasal ini sangat substantif,” kata Didi lewat keterangan tertulis pada Rabu (19/2/2020) pagi.

Didi lantas mendorong pasal tersebut “dihapus saja” dan seluruh draf ditarik. “Namun akui [terlebih dulu] itu memang keinginan pemerintah sejak awal,” katanya. “Selanjutnya rumuskan ulang sehingga menjadi RUU yang lebih baik.

Selain pasal 170, Partai Demokrat juga mengkritisi dua pasal yang merevisi UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pasal ini potensial mengekang kebebasan pers.

Kritik Partai Demokrat juga terkait target waktu yang dibebankan ke pemerintah ke DPR. Pemerintah mau peraturan ini rampung dan disahkan dalam waktu 100 hari. Menurut anggota Badan Legislatif (Baleg) dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, target itu tak masuk akal.

“Pengalaman kami, membahas satu pasal saja cukup panjang,” katanya, Januari lalu. Menurutnya jika target itu yang dikejar, maka sangat mungkin pembahasan RUU tidak maksimal.

Baca selengkapnya di artikel “Suara Nyaring Demokrat di DPR Tolak Omnibus Law RUU Cilaka”, https://tirto.id/eA1t

Check Also

BMI Jatim Turut Menyambut Kedatangan AHY di Surabaya

Surabaya – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Surabaya, pada Rabu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *