by

Tafsir Tunggal

Tafsir Tunggal

Muhammad Irvan Mahmud Asia (Sekretaris Departemen SDA dan LH DPN BMI Demokrat dan Pegiat Demokrasi)

Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, terutama setelah pemilu 1971, mulai otoriter. Munculah kelompok oposisi dengan latar tokoh-tokoh nasional, Presiden Soeharto pun mulai panik. Ia pun mulai meragukan ideologi partai selain Golkar, yakni PDI dan PPP. PDI dicurigai ke-kiri-kiri-an dan PPP ke-kanan-kanan-an. Ditambah munculnya Petisi 50 sebagai interupsi atas penggunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto untuk menggebuk lawan-lawan politiknya.

Petisi yang dideklarasikan di Jakarta pada 5 Mei 1980 adalah “ungkapan keprihatinan”. Ditandatangani tokoh-tokoh terkemuka, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal TNI (Purn) AH Nasution, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso, mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen TNI Marinir (Purn) Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap serta Mohammad Natsir. Kelompok ini dianggap ‘ekstrim tengah.

Selaku Presiden, Soeharto ‘menganggap’ dirinya sebagai manifestasi Pancasila, ya bisa dikatakan semacam personifikasi diri. Akulah Pancasila. Setiap kritik terhadap pemerintahannya dianggap tidak Pancasilais, ‘pengkhianat’ negara. Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengancam – menggebuk musuh-musuh politiknya dengan memanfaatkan aparat negara, baik TNI maupun polisi.

Perintahnya bagaikan (lebih) dari konstitusi. Tidak ada yang berani mengutak-atik pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara. Itulah otoritarianisme Soeharto. Melanjutkan otoritarianisme Soekarno pada era demokrasi terpimpin. Tak ada tempat bagi oposisi. Rakyat pun terbelah. Tentu lebih aman menjadi pemuja kekuasaan daripada mendukung oposisi. Pers tentu saja dibungkam.

Untuk indoktrinasi ideologi, Presiden Soeharto membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Dalam pelaksanaannya, dibantu Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P7). Rezim Soeharto mewajibkan setiap pegawai negeri dan anggota masyarakat mengikuti penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Di tingkat sekolah, P4 lebih dulu diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pertama kali diatur dalam Kurikulum 1975.

Dalam setiap pidato kenegaraan, Soeharto kerap mengingatkan warga negara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kejahatan oleh aparatur negara tidak pernah disinggung. Seolah-olah pemerintah selalu benar dan oposisi adalah sampah yang harus dienyahkan. Itulah kekurangan Orde Baru dan Orde Lama. Tetapi kelebihannya juga banyak dan kita tak boleh menutup mata.

Reformasi bergulir, harapan itu membumbung tinggi. Namun, saya tidak habis pikir, terutama akhir-akhir ini jika mengritik pemerintah dianggap sebagai ‘musuh negara’ dengan sebutan kadrun, anti pancasila dan stigmatisasi lainnya. Padahal berbeda. Pemerintah itu seperti sopir bus. Bus itulah negara. Jika sopir bus ugal-ugalan, apakah tidak boleh diberitahu? Apakah saya tidak Pancasila?

Tentu saja saya ingin pemerintah kuat agar negara kuat. Namun prasayarat demokrasi juga harus dipenuhi. Sekurangnya ada empat hal. Penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi, oposisi yang kuat, penghormatan terhadap HAM, dan tidak adanya ancaman terhadap kebebasan sipil dalam berkumpul dan berserikat termasuk kebebasan pers untuk melakukan fungsi kontrol sosial.

Bagaimana dengan rezim Joko Widodo? Apakah sedang menjalankan praktik otoriter atau demokratik? Dikembalikan kepada masyarakat untuk menilainya. Karena saya pun tidak ingin menjadi pembuat tafsir tunggal, seperti mengaku paling Pancasila, paling NKRI, paling toleran, paling beragama, paling pinter, paling benar dan lain-lain.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed