by

Wasekjen DPN BMI: Vaksin Bukan Satu satunya Cara Mengatasi Pandemi COVID-19

-Uncategorized-106 views

Wacana pemerintah memberikan Vaksin di bulan januari 2021 merupakan angin segar bagi masyarakat untuk bisa segera mengakhiri pandemi ini.

Namun dr. Sanditia Devis Saputra Wasekjen DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) mengingatkan vaksinasi itu bukan satu-satunya cara untuk mengatasi pandemi Covid-19.

“Jangan hanya mengandalkan vaksin. Keliru itu. Vaksin itu untuk mempercepat mengakhiri pandemi tapi bukan satu-satunya andalan,” kata dr. Devis kepada BMI News, Kamis (7/1/2021)

Menurut dr. Devis yang juga merupakan anggota DPRD Kab. Lamongan dari Fraksi Demokrat, yang pertama adalah masyarakat harus tetap mematuhi 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman, dan Mencuci Tangan). Yang kedua adalah Pemerintah jangan mengendorkan 3T (Testing, Tracing, Treatment) supaya bisa mengisolasi penyebaran virus Covid-19.

“Vaksinasi adalah pencegahan primer yang bentuknya proteksi khusus. Sama dengan 3M yang juga bentuk proteksi khusus. lsolasi penderita juga termasuk pencegahan primer,” ujarnya.

China, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan merupakan contoh negara negara yang berhasil mengendalikan Covid-19 tanpa menggunakan vaksin. Bahkan saat ini rakyatnya sudah bisa melakukan aktivitas normal baru dengan memakai masker dan minimnya kasus terkonfirmasi baru serta tanpa adanya kasus kematian.

“Sebetulnya tanpa vaksin kita bisa keluar dari pandemi ini, tapi apa masyarakat mau
taat 3M. Di masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat untuk menjaga jarak kurang dari 50 persen, disiplin pemakaian masker secara benar tidak sampai 50 persen,” ujar dr. Devis.

“Kalaupun mengandalkan vaksin, Indonesia masih harus menunggu selama 15 bulan, sekurangnya bulan Mei tahun 2022. “ltu kalau 70 sampai 80 persen penduduknya tervaksinasi baru terbentuk lah kekebalan
kawanan (herd immunity),” kata dr. Devis.

Terkait vaksinisasi di sisi lain dr. Devis juga mengingatkan kepada pemerintah harus mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia yaitu setiap obat yang akan digunakan harus mendapat izin edar dari BPOM.

“Hingga sekarang, BPOM belum pernah mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19, semisal ijin edar sudah keluar harus juga segera disampaikan ke publik perihal alasan serta keamanan efek vaksin tersebut baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya,” ujar dr. Devis, Kamis (7/1/2021)

Begitu juga, kata dia, surat sertifikat halal dari MUI tentang vaksin Covid-19, hingga saat ini belum ada. Padahal MUI yang mempunyai otoritas tentang kehalalan, termasuk vaksin Covid-19.

Karena itu, menurut dr. Devis, pemerintah seyogyanya jangan dulu melaksanakan vaksin Covid-19 ke masyarakat sebelum ada izin edar dari BPOM dan surat halal dari MUI.

Pemerintah harus patuh dengan aturan tersebut. Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat dalam melaksanakan aturan dan prosedur yang benar. Kalau tidak, saya khawatir hal itu bisa berakibat berbahaya bagi bangsa dan negara kalau nantinya masyarakat sudah ikut ikutan tak taat pada aturan dan prosedur yang berlaku,” pungkas dr. Devis.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed