by

Benny K Harman Sebut Yusril Bekerja Atas Nama Invisible Power Bukan Demokrasi

JAKARTA – Partai Demokrat mengajukan diri sebagai termohon intervensi atau pihak terkait dalam judicial review (JR) atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA) yang diajukan empat mantan kader Demokrat.

“Partai Demokrat merasa sangat berkepentingan secara langsung atas permohonan tersebut, karena obyek yang dimohonkan untuk uji materi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,” kata Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Menurutnya hal ini penting untuk dilakukan agar memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang terbuka, adil, serta mendengar semua pihak secara seimbang. Pihaknya juga mengaku heran kenapa Partai Demokrat tidak disertakan sebagai termohon dalam permohonan JR atas AD/ART yang dikeluarkannya sendiri.

“Partai Demokrat lah yang semestinya menjadi pihak termohon, bukan Menteri Hukum dan HAM, karena, AD/ART tersebut dikeluarkan oleh Partai Demokrat. Kami menduga ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon, walaupun objek permohonannya adalah AD/ART Partai Demokrat, untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya,” kata Hamdan.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menambahkan dasar pikiran Yusril Ihza Mahendra dalam mengajukan JR atas AD/ART Partai Demokrat ke MA adalah cara berpikir tolitarian ala Hitler.

“Jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu, yang dihendaki negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil. Kemudian dengan cara pikir itu tadi Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota partai politik dalam hal ini Partai Demokrat sejalan kehendak negara. Jadi (ini) etatisme, semua yang dilakukan rakyat itu harus di uji, apakah negara senang atau tidak, jafi itulah yang mau dilakukan oleh Yusril,” kata Benny.

Lebih lanjut Benny juga menjelaskan, dalam kaitan itu Yusril tidak sedang bekerja sebagai non partisan. “Kalau dia mendengung-dengungkan bekerja atas nama demokrasi, tidak, justru dia bekerja atas nama hiden power atau invisible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal,” tegas Benny.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi, menguatkan pernyataan itu. Menurutnya apa yang dilakukan Yusril tidak ada hubungannya dengan Demokrasi.

“Justru merekalah yang sedang merusak demokrasi, karena telah mengganggu kedaulatan dan stabilitas Partai Demokrat. Merekalah penghianat rakyat sesungguhnya, di saat rakyat berbondong-bondong menaruh harapan tentang perubahan dan kesejahteraan kepada Partai Demokrat, justru mereka ingin memotong perjuangan itu,” tutur Farkhan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed