by

Kasus Korupsi Meningkat, Tanda Negara Tidak Diurus Dengan Benar

Meningkatnya kasus korupsi di lintas Departemen maupun Lembaga negara, dinilai sebagai bentuk lemahnya penerapan prinsip Good Governance dan Clean Government di dalam pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPN BMI Irwan Saputra Pajerih. Ia juga menilai pemerintahan saat ini tidak cukup jelas dalam menunjukan menejemen prefesionalitas dalam mengelola pemerintahan.

“Hal itu dibuktikan banyaknya kebijakan-kebijakan yang melangar konstitusi. Misalnya penetapan UU Omnibuslaw yg tidak melibatkan legislatif. Perpes 2020 yang merevisi postur angaran 2020 juga tanpa melibatkan legislatif dan masih banyak lagi,” kata Irwan.

Irwan juga mengatakan, revolusi mental yg selalu di dengungkan oleh pemerintah hanyalah jargon belaka, hal tersebut terkonfirmasi dengan banyaknya kasus korupsi yg ada di departemen dan lembaga.

“Lebih menyakitkan masyarakat, bahwa bantuan sosial untuk korban Covid-19 juga dikorupsi dengan potensi kerugian sampai 3.56 Triliun. Jumlah ini begitu besar dan pelakunya adalah kader partai PDIP, partai pengusung utama Pak Jokowi jadi presiden,” tambah Irwan.

Irwan menambakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan korupsi tersebut seolah hilang empati sosialnya, bahkan lebih sadis lagi dana bansos untuk para penyandang disabiltas pun juga digarong. “Ini benar-benar dehumanisasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Irwan mengungkapkan, bahwa mega korupsi di pemerintahan Jokowi tidak hanya terjadi di kemensos saja, tapi masih banyak juga disektor lainya. Di lembaga Asabri misalnya, juga terjadi korupsi dengan angka kerugian negara sebesar 10 triliun. Jiwaseraya juga mengalami kasus yang sama yaitu korupsi dengan kerugian negara sebesar 17 triliun.

Angka-angka korupsi yang  fantastik ini oleh Irwan dikatakan sebagai bukti penghianatan serya upaya merusak moral bangsa, karena disaat yang sama jumlah kemiskinan bertambah begitu juga dengan jumlah pengangguran yang terus meningkat.

“Belum juga usai kasus korupsi Bansos, muncul lagi kasus korupsi di lembaga BPJS ketenagakerjaan, dengan nilai yg tidak kalah besar dengan kasus sebelumya, yaitu sebesar 43 Triliun. Negara kita ini benar-benar krodit, moral dan akhlak sebagai anak bangsa sudah mengalami disorentasi. Jauh dari nilai-nilai luhur bangsa ini,” tutur Irwan.

Pengelolaan pemerintahan yang tidak mengunakan pengetahuan standar dan etika serta moral yang baik, maka akhirnya kerusakanlah yang didapatkan. Irwan mengigatkan kepada Jokowi sebagai Persiden agar lebih tegas dalam mengingatkan anak buahnya untuk tidak berbuat korupsi kolusi dan nepotisme.

“Karena menghilangkan KKN adalah agenda utama dari reformasi. Dan kita semua jangan nenghianati para pejuang reformasi,” tegas Irwan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed