Politik inspirasi dapat menjadi sebuah konsep yang paling dekat dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia secara umum mendambakan sosok pemimpin masa depan dengan dedikasi tinggi pada kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kesejahteraan sudah barang tentu menjadi aspek yang akan selalu menjadi perhatian kita bersama, mengingat hasil akhir dari politik dan kebijakan pemerintahan adalah memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat. Dari setiap siklus pergantian periode pemerintahan, fokus utama kita adalah bagaimana melihat trend dari indeks kesejahteraan masyarakat serta angka kemiskinan dan juga pengangguran sebagai acuan dari baik tidaknya perubahan pada kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Berdasarkan data dari Cigna Corporation, salah satu firma sektor kesehatan dan asuransi, angka kesejahteraan masyarakat di Indonesia mencapai angka 65,4. Angka ini didapatkan dari hasil survei secara global di sektor kesejahteraan. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan dari masyarakat tersebut, ada banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya adalah tingkat kelayakan rumah hunian untuk ditempati berikut dengan status kepemilikannya.
Terkait rumah layak huni, serta menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh salah seorang pejabat PUPR. Generasi millennial Indonesia saat ini mengalami hambatan dalam membeli rumah, Kendala utamanya disebabkan oleh tingkat konsumtif yang tinggi namun bukan untuk keperluan pembelian rumah. Berdasarkan data survei dari 17 kabupaten dan kota, generasi millennial yang berkeluarga secara rata-rata menghabiskan 50 persen pengeluaran mereka untuk konsumsi.
Selain kendala habis oleh pengeluaran konsumsi, kendala berikutnya adalah tingkat kenaikan upah minimum regional (UMR) di seluruh Indonesia per-tahun juga disinyalir sangat rendah. Diikuti dengan suku bunga pinjaman untuk pembelian properti perumahan disimpulkan belum sesuai dengan karakteristik anak muda di dalam negeri.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah disamping melakukan pembangunan infrastruktur yang massif, sangat perlu juga mempertimbangkan masa depan generasi millennial agar terhindar dari kegagalan dalam membangun rumah tangga, dikarenakan hunian tempat tinggal atau rumah saja tidak ada? Pengelolaan UMR misalnya, salah satu permasalahan besar pemerintah saat ini adalah bagaimana pertumbuhannya dapat naik cukup baik. Diperlukan keterserapan tenaga kerja yang juga baik dan merata di seluruh Indonesia. Konsep keterbukaan dan sifat merangkulnya pemerintah pada sektor usaha swasta baik dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar harus ditingkatkan kembali. Memberikan kemudahan akses permodalan dan juga akses kerjasama bilateral sektor swasta dengan perusahaan-perusahaan negara lain sangat menarik untuk ditingkatkan. Dengan semakin bervariasinya usaha-usaha swasta dan tumbuh merata di seluruh negeri, tentu akan memberikan peningkatan keterserapan tenaga kerja dan diikuti dengan pendapatan daerah yang juga semakin tinggi. Dan pada akhirnya, kesemua ini bermuara pada kenaikan upah minimum regional masyarakat.
Sebagai seorang pemuda yang mencoba membuka usaha sedari tahun 2020, penulis pribadi mengakui pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk melakukan transformasi dengan menerapkan sistem satu pintu terhadap tata kelola permodalan usaha. Namun yang menjadi kendala sejauh ini adalah keterbukaan usaha-usaha besar dalam menerima dan merangkul usaha yang masih dalam skala dibawahnya dan keterbukaan mereka untuk bekerjsama. Ini patut, dan sangatlah perlu untuk kita renungkan bersama, bahwasannya konsep kolaborasi dan bersinergi sangat perlu untuk kita tingkatkan bersama. Mirip, seperti bagaimana DKI Jakarta dijadikan sebagai kota kolaborasi di masa sekarang dan mendatang. Untuk itu para pemangku kebijakan publik, perlu menyikapinya dengan melihat kendala-kendala sosial-kemasyarakatan ini. Menerpakan kebijakan terorientasi pada kesejahteraan dan juga keadilan tidak dapat penulis simpulkan mudah atau tidaknya. Akan tetapi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan diatas kaitannya dalam kesejahteraan sangat perlu untuk kita cermati bersama.
Selanjutnya, permasalahan yang tidak kalah pelik adalah aspek kesetaraan gender dalam dunia kerja. Ditengah perkembangan globalisasi dan industrialisasi yang masih memberikan batasan pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Kesetaraan gender dalam dunia kerja telah menjadi suatu aspek penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Di Indonesia, meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan gender seolah kini menjadi masalah umum yang perlu diatasi. Perempuan sering menghadapi hambatan-hambatan struktural dan budaya yang menghalangi partisipasi mereka dalam dunia kerja secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kesetaraan gender di tempat kerja.
Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sekitar 50,39%, sedangkan laki-laki mencapai 80,30%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam peluang kerja antara laki-laki dan perempuan. Dalam kesimpulannya, kesetaraan gender di dunia kerja adalah prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui perangkat kebijakan yang tepat, termasuk penghapusan diskriminasi, dukungan keluarga, dan pelatihan keterampilan, Indonesia dapat mewujudkan potensi penuh dari semua sumber daya manusianya tanpa memandang jenis kelamin.
Selain itu, dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan harmoni dalam masyarakat, penting bagi pemangku kebijakan untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sistem pendidikan yang merangkul nilai-nilai kebhinekaan dan mengajarkan tentang hak-hak serta peran penting perempuan dalam sejarah dan pembangunan, kita dapat membentuk generasi muda yang paham akan pentingnya menghormati dan bekerja sama di antara semua anggota masyarakat.
Dengan demikian, kesetaraan gender, partisipasi aktif dalam demokrasi, dan pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi pilar-pilar kuat dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Melalui kepemimpinan inspiratif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat serta berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kita dapat menjaga keragaman kita dan memperkuat fondasi harmoni sebagai negara yang beranekaragam.
Jakarta, 15 Agustus 2023
Muhammad Panatagama Syahid
Dept. Politik & Pemerintahan
DPN Bintang Muda Indonesia
Comment