by

TWK & PENGKERDILAN KPK

Banjarmasin, 19/05/21 – Publik dibuat tercengang dengan pemberitaan 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Media lalu ramai-ramai memberitakan, membahasnya. Respon dari kalangan masyarakat sipil, utamanya pemerhati korupsi mempertanyakan standar tes tersebut.

“Ujian pegawai memang hal yang lumrah, namun juga harus dilakukan dengan cara-cara profesional, harus ada standar yang jelas, dengan pertanyaan yang credible”. ujar Deo

Ketua BMI Demokrat Kalimantan Selatan tersebut melihat ada kejanggalan dalam TWK karena sejumlah soal TWK tidak sesuai dengan pekerjaan pegawai KPK. Misalnya, kenapa belum menikah, doa qunut, lepas jilbab, dan sikap terhadap LGBT. Bahkan ada mengenai kasus Habib Rizieq Shibab, Apakah beliau layak dihukum karena melanggar protokol Kesehatan.

Tes semacam ini jelas akan menimbulkan kecurigaan publik, ada apa di KPK? Apakah sejak awal memang TWK ini dimaksudkan untuk melegitimasi penyingkiran pegawai KPK yang menangani kasus-kasus besar dan selama ini dikenal tidak bisa diajak berkompromi? ujarnya.

Deo mengingatkan bahwa TWK pegawai KPK yang menjadi ukuran lulus ataupun tidak justru melanggar Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Belum lagi UU KPK itu sendiri maupun PP 14/2020 terkait pelaksanan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK. TWK baru muncul dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang dalam rapat pembahasan bersama tidak ada.

Lebih jauh lagi, acuan TWK jadi syarat kelulusan alih pegawai juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.

“Jelas sudah, seharusnya Pimpinan KPK menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks kelembagaan yang berintegritas dan aparatur yang bersih dan independen. Segala upaya yang berpotensi menghambat pemberntasan korupsi harus ditolak,” tegasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed